Illiza Sa’aduddin, anggota Komisi X DPR dari fraksi PAN kemudian menambahkan, bahwa harus ada koordinasi yang baik antara pemda dan pusat demi selesaikan masalah guru honorer.
“Menyangkut masalah guru honorer dan PPPK,” ujar Illiza. “Harusnya ada percepatan dengan melakukan koordinasi yang baik bersama pemerintah daerah.”
Masalah keterlambatan pemda yang membayar gaji guru pun juga banyak yang mengadukan hal ini, Illiza mengungkapkan harapannya.
“Kami juga berharap untuk concern terhadap pendidikan karakter, karena memang kita sendiri merasa,” ujar Illiza yang beranggapan kalau masalah tersebut juga harus diimbangi dengan pendidikan karakter.
Menanggapi saran-saran dari para anggota Komisi X DPR RI ini, Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek mengatakan bahwa semuanya sudah dicatat dan akan dipertimbangkan.
Para guru honorer dapat berdoa semoga afirmasi terkait masa kerja tersebut bisa diwujudkan oleh Kemendikbud dalam pengadaan PPPK guru 2023.***