Pembahasan Pengelolaan SKP di PMM dan E Kinerja

BERITASOLORAYA.com- Platform PMM ditujukan bagi Guru dan Kepala Sekolah ASN (PNS dan PPPK) yang sudah menggunakan e-Kinerja. Jenis GTK seperti Guru Mapel, Guru Kelas, Guru BK, dan lainnya diharapkan dapat memanfaatkannya.

Pengelolaan Kinerja pada platform PMM menjadi hal yang penting bagi para Guru dan Kepala Sekolah, baik yang berstatus ASN PNS dan PPPK dalam menjalankan tugasnya.

Adanya berbagai persyaratan, pertanyaan muncul, apakah membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi ASN PNS dan PPPK di Pengelolaan Kinerja PMM sudah cukup, atau apakah perlu juga membuat di e-Kinerja?

Baca Juga: UPDATE, SIMAK Ternyata Berikut Perbedaan Mata Kuliah Inti, Selektif, dan Elektif pada PPG Prajabatan

Bahkan, diketahui bahwa selain ASN, Kepala Sekolah dan Guru non-ASN di bawah naungan pemerintah daerah juga dianjurkan untuk menggunakan Pengelolaan Kinerja di platform Merdeka Mengajar atau PMM.

Benefit atau Keuntungan

Pengelolaan Kinerja di PMM, akan memperoleh beberapa kemudahan dalam beberapa hal, seperti halnya:

- Pemilihan Praktik Pembelajaran:
Guru dapat memilih satu praktik pembelajaran yang paling relevan untuk ditingkatkan.

-Pengembangan Kompetensi:
Memilih kegiatan pengembangan kompetensi sesuai preferensi dan hasil observasi kinerja.

Baca Juga: Tata Cara Pendaftaran Tugas Belajar 2024 Bagi Tenaga Kesehatan Pasca Nusantara Sehat

Guru Swasta dan Pengelolaan Kinerja

Bagaimana dengan Guru Swasta? Meskipun tidak termasuk ASN, Guru Swasta dianjurkan untuk menggunakan Pengelolaan Kinerja di PMM. Ini menciptakan kesinambungan dalam pengisian Pengelolaan Kinerja.

Syarat dan Persyaratan Akses

Bagaimana caranya agar dapat mengakses fitur Pengelolaan Kinerja di PMM? Beberapa persyaratan yang diperlukan antara lain:

- Menggunakan perangkat komputer/laptop untuk tampilan terbaik.
- Memiliki Akun belajar.id aktif digunakan.
- Terdaftar di Dapodik.
- Terhubung dengan jaringan internet.

Tahapan Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan Kinerja memiliki tiga tahapan penting yang dilakukan oleh Guru selama enam bulan dan terjadi dua kali dalam setahun:
1. Perencanaan Kinerja
2. Pelaksanaan Kinerja
3. Penilaian Kinerja

Kendala dan Solusi

Jika mengalami kendala seperti tidak dapat mengakses Pengelolaan Kinerja karena Jenis PTK (Jenis GTK) yang berbeda, Guru dapat menghubungi Operator Sekolah untuk melakukan perubahan jenis PTK yang sesuai melalui Dapodik.

Baca Juga: Rektor UNS Resmi Mengundurkan Diri, Simak Informasi Lengkapnya Disini

Integrasi Pengelolaan Kinerja PMM dan e-Kinerja

Jika sudah membuat SKP di Pengelolaan Kinerja PMM, apakah perlu juga membuat di e-Kinerja? Untuk saat ini, apabila Pengelolaan Kinerja PMM sudah digunakan, Guru tidak perlu membuat SKP di e-Kinerja karena keduanya telah terintegrasi. Namun, untuk Guru atau Kepala Sekolah di bawah naungan Kemenag, sementara ini masih dianjurkan mengisi pada sistem e-Kinerja BKN.

Dengan memahami fitur-fitur dan keuntungan yang ditawarkan oleh Pengelolaan Kinerja PMM, Guru dapat lebih efektif dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan kompetensi mereka.***