BERITASOLORAYA.com-Ramai kabar rilisnya peta baru yang diterbitkan Negara China. Sebagai informasi, Kementerian Sumber Daya Alam China pada hari Senin (28 Agustus) menerbitkan "Peta Standar China Edisi 2023", yang meletakkan klaim atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang juga disengketakan oleh Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei, serta beberapa wilayah daratan di India dan Rusia.
Melihat wilayah negaranya dicaplok China, Malaysia dan Filipina mengikuti langkah India dalam memprotes China karena peta yang baru itu mengklaim atas wilayah-wilayah yang disengketakan. Bagaimana dengan Indonesia?
Menanggapi negara-negara tetangganya dicaplok China, Indonesia mengatakan bahwa penarikan garis batas teritorial harus sesuai dengan hukum internasional.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Malaysia pada hari Rabu mengatakan bahwa peta tersebut, antara lain, menunjukkan klaim maritim sepihak China yang melanggar wilayah maritim negara itu di Sabah dan Sarawak.
Malaysia secara konsisten menolak klaim kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi pihak asing mana pun atas fitur-fitur maritim atau wilayah maritim berdasarkan Peta Baru Malaysia tahun 1979.
Malaysia memandang bahwa masalah Laut China Selatan sebagai masalah yang kompleks dan sensitif.
"Malaysia tetap berkomitmen untuk bekerja sama untuk memastikan semua pihak menerapkan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan secara komprehensif dan efektif," kata kementerian luar negeri Malaysia dikutip BeritaSoloRaya.com dari ChannelNewAsia pada 31 Agustus 2023.
Malaysia juga berkomitmen untuk melakukan negosiasi yang efektif dan substantif mengenai Kode Etik (COC) di Laut China Selatan, dengan tujuan untuk menyelesaikan COC sesegera mungkin.
Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, posisi Indonesia dalam masalah ini telah konsisten.
"Posisi Indonesia ini bukan posisi baru, tetapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten," kata Menlu Retno.
Indonesia bukanlah negara pengklaim Laut China Selatan, namun gugusan pulau Natuna yang berada di dalam ZEE 200 mil laut juga diklaim oleh Beijing di dalam sembilan garis putus-putus di Laut China Selatan.
Sementara itu, menanggapi klaim sepihak China, pihak berwenang India pada hari Selasa mengeluarkan "protes keras" kepada China, menurut Agence France-Presse (AFP).
Peta baru China dilaporkan mengklaim kepemilikan atas tanah yang menurut New Delhi adalah milik mereka, termasuk wilayah yang dekat dengan tempat kedua negara ini bertempur pada tahun 2020.
"Kami hari ini telah mengajukan protes keras melalui jalur diplomatik kepada pihak China atas apa yang disebut sebagai 'peta standar' China tahun 2023 yang mengklaim wilayah India," kata juru bicara kementerian luar negeri India, Arindam Bagchi.
"Kami menolak klaim-klaim ini karena mereka tidak memiliki dasar. Langkah-langkah seperti itu dari pihak China hanya memperumit penyelesaian masalah perbatasan", lanjutnya.
India telah mewaspadai meningkatnya ketegasan militer dari negara tetangganya di utara dan perbatasan bersama sepanjang 3,500 km telah menjadi sumber ketegangan yang tak kunjung usai.
Menurut AFP, New Delhi mengatakan bahwa dua wilayah di peta yang dirilis di surat kabar Global Times milik pemerintah Beijing adalah milik India.
Salah satunya adalah negara bagian Arunachal Pradesh di timur laut India, yang dianggap China sebagai bagian dari Tibet, dan tempat kedua negara raksasa Asia ini bertempur dalam perang perbatasan berskala besar pada tahun 1962.
Yang kedua adalah wilayah Kashmir di Aksai Chin, sebuah koridor strategis di dataran tinggi yang menghubungkan Tibet dengan China barat.***