Network
PR SOLORAYA - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menuduh Washington telah menghina martabat pemimpin tertinggi negara itu dengan mengkritik situasi hak asasi manusia (HAM) di negaranya.
Komentar atas HAM, lanjutnya, adalah sebuah provokasi yang menunjukkan Amerika Serikat (AS) bersiap untuk pertempuran yang tidak ada habisnya dengan Korea Utara, sebagaimana dikutip dari Reuters pada Minggu, 2 Mei 2021.
Mengutip salah satu pidato Biden di Kongres pada Rabu, 28 April 2021 lalu, di mana Biden mengatakan program nuklir di Korea Utara dan Iran menimbulkan ancaman yang akan ditangani melalui diplomasi dan pencegahan yang tegas.
Baca Juga: Update Kode Redeem FF 2 Mei 2021, Ada 23 Kode Baru yang Bisa Ditukar dengan Skin Gratis
Dalam pernyataan terpisah, Direktur Jenderal urusan AS di Kementerian Luar Negeri Korea Utara Kwon Jong Gun mengatakan hal tersebut tidak masuk akal.
Menurutnya, pidato Biden tidak bisa ditoleransi dan merupakan kesalahan besar.
"Pernyataannya jelas mencerminkan niatnya untuk tetap menegakkan kebijakan permusuhan terhadap Korea Utara (DPRK) seperti yang telah dilakukan oleh AS selama lebih dari setengah abad," katanya.
Sebelumnya, di bawah kebijakan yang diumumkan pada Jumat kemarin, Biden telah menetapkan pendekatan baru untuk menekan Korea Utara agar menyerahkan senjata nuklir dan rudal balistiknya.
Gedung Putih mengatakan bahwa pemerintah AS tidak berniat mencari kesepakatan besar dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Mengenai komentar Kwon Jong Gun, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera memberikan pernyataan terbarunya.
Baca Juga: Akibat Frustasi, Seorang Dokter Khusus Pasien Covid-19 di India Bunuh Diri
Kwon Jong Gun mengatakan pembicaraan diplomasi AS ditujukan untuk menutupi tindakan permusuhannya, dan pencegahannya hanyalah sarana untuk menimbulkan ancaman nuklir ke Korea Utara.
"Sekarang setelah kebijakan Biden menjadi jelas, Korea Utara akan dipaksa untuk menekan langkah-langkah yang sesuai, dan seiring waktu AS akan berada dalam situasi yang sangat serius," pungkasnya.
Di lain sisi, Kim Yo Jong, seorang pejabat senior di pemerintahan yang juga sebagai saudara perempuan pemimpin Kim Jong Un, dengan tajam mengkritik Korea Selatan karena gagal menghentikan aktivis pembelot untuk meluncurkan selebaran anti-Korea Utara.
Baca Juga: Akibat Frustasi, Seorang Dokter Khusus Pasien Covid-19 di India Bunuh Diri
Sebuah kelompok aktivis di Korea Selatan mengatakan pada Jumat lalu bahwa mereka telah melepaskan balon ke Korea Utara yang membawa uang kertas dan selebaran yang mengecam pemerintah di Pyongyang.
Selebaran itu berisi mengenai penentangan undang-undang yang baru-baru ini diberlakukan di Korea Utara tentang pelarangan kebebasan.
"Kami menganggap manuver yang dilakukan oleh sekelompok manusia di selatan sebagai provokasi serius terhadap negara kami, dan kami akan mempertimbangkan tindakan yang sesuai," kata Kim Yo Jong.
Tahun lalu, Korea Utara meledakkan kantor penghubung antar-Korea di Kaesong, Korea Utara, setelah Kim Yo Jong memimpin kampanye kritik atas peluncuran selebaran tersebut.***
