BERITASOLORAYA.com – Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin turut angkat bicara mengenai opsi menentukan kelanjutan nasib tenaga non-ASN atau honorer.
Dilansir BeritaSoloraya.com dari kalan YouTube resmi DPR RI, Yanuar menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan tahap awal penuntasan masalah honorer.
Ia menuturkan bahwa pemerintah telah melakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN atau honorer sebagai langkah pertama.
Baca Juga: Selesaikan Masalah Honorer, Inilah Penjelasan Menpan RB Soal 3 Solusi Alternatif bagi Tenaga Non-ASN
Berdasarkan pendataan tenaga non-ASN, Yanuar menuturkan bawah terdapat jumlah yang luar biasa yakni 2,3 juta tenaga honorer.
“Pemerintah kan sudah melakukan tahap awal yaitu pendataan terhadap tenaga non-ASN. Nah itu jumlahnya luar biasa 2,3 juta,” kata Yanuar.
Yanuar mengungkap pemerintah tengah mengkaji kelanjutan nasib 2,3 juta tenaga honorer yang masuk dalam pendataan pemerintah.
“Pertanyaannya 2,3 juta ini mau diapapin? Ini kan dari banyak sektor, mulai dari guru, tenaga kesehatan sampai tenaga teknis lainnya itu termasuk,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap 2,3 juta tenaga honorer atau non-ASN.
“Nah ini kan harus di-mapping kemudian dibikin cluster-nya sehingga kemudian kita bisa memetakan keadaan 2,3 juta ini seperti apa,” katanya.
Selanjutnya, kata Yanuar, pemerintah akan mengkaji beberapa opsi mengenai penyelesaikan masalah tenaga honorer.
Ketua Komisi II DPR RI itu mengungkap bahwa pemerintah telah mengusulkan kemungkinan tiga opsi, meliputi diangkat semua, diberhentikan semua, atau diangkat berdasarkan prioritas.
“Pemerintah sudah mengusulkan kemungkinan tiga opsi, satu diterima seluruhnya, dua dihapus seluruhnya, atau berdasarkan priority atau prioritas artinya dipiliah-pilah,” terangnya.
Yanuar menambahkan bahwa apapun opsi yang nantinya dipilih, diperlukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek.
“Apapun opsinya tetap harus diperlukan kajian mendalam dari berbagai macam aspek, aspek legislasinya, aspek keuangannya atau anggarannya, aspek sosiologinya, aspek antropoliginya, dan seterusnya,” tuturnya.
Mengenai tiga opsi penyelesaian masalah honorer ini, sebelumnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menerangkan hal serupa.
Menurut Menpan RB, tiga opsi penyelesaikan masalah honorer akan dikaji secara mendalam mempertimbangkan kekuatan fiskan, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan layanan publik.
Baca Juga: Intip Resep Rahasia Bikin Bakwan Goreng Gurih Renyah dan Sambal Kacang Mantap, Cek Selengkapnya
“Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik,” kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang akrab disapa Anas.
Mengenai pendataan 2,3 juta tenaga non-ASN, Anas menegaskan bahwa pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN.
Dilansir dari situs resmi Menpan RB, terdapat sebanyak 2.360.723 orang tenaga honorer yang didapat dalam pendataan non-ASN pada instansi pusat maupun daerah pasca uji publik.
"Perlu dipahami bahwa pendataan ini bukan otomatis akan diangkat menjadi ASN," tegas Anas.***