Setelah adanya instruksi dari Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), berikhtiar untuk mencari opsi terbaik terkait dengan penyelesaian permasalahan tenaga honorer.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan sudah ada opsi penataan bagi tenaga non ASN atau lebih akrab disebut tenaga honorer.
Baca Juga: Ini Tips yang Perlu Diketahui Agar Lolos SNBP 2023, Ternyata Bukan Cuma dari Nilai Rapor
Dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman resmi Menpan, Sabtu, 25 Februari 2023, diungkapkan oleh Anas, bahwa pengelolaan tenaga honorer disebut-sebut memiliki anggaran yang tidak terlalu besar. Meskipun Anas belum menyebutkan apa opsi-opsi untuk penataan honorer.
Hal tersebut masih menjadi pengaburan publik, khususnya bagi tenaga honorer yang selama ini menunggu kabar baik dari pemerintah tentang opsi terbaik untuk mereka.
Setelah melakukan pembahasan dengan para pemerintah provinsi yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI, terkait dengan masalah tenaga honorer, Anas pun mengatakan sudah ada opsi namun belum final.
Baca Juga: Tenaga Honorer Tunggu Kabar Penting Ini, MenpanRB Akan Laporkan ke Presiden Jokowi, Ada Apa?
Meskipun demikian, hal tersebut menjadi salah satu hal yang positif bagi progres penataan tenaga honorer.
Anas mengatakan Presiden Jokowi telah memberi arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga honorer, harus menempuh solusi jalan tengah yang baik.
Pemerintah melalui Menpan masih berusaha mengupayakan agar tenaga honorer masih tetap bisa bekerja, mengingat banyaknya dampak yang buruk jika tenaga honorer dihapuskan seperti banyaknya pengangguran, ekonomi terpuruk, meningkatnya kriminalitas dan hal buruk lain.
Maka dari itu Anas mengatakan bahwa harus ada jalan tengah, harus ada opsi terbaik, harus ada kebijakan yang pro dengan tenaga honorer.
Baca Juga: Raih Keuntungan Melimpah Beriklan dengan Facebook Business Manager, Simak Penjelasannya
"Kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini berjasa,” ujar Anas.
Ikhtiar tersebut, didorong dengan sejauh ini tenaga honorer telah mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan kepemerintahan. Maka dari itu perlu adanya ikhtiar terbaik untuk penataan terhadap tenaga kerja honorer.
Menurutnya ada tugas yang memang tidak bisa dikerjakan oleh ASN namun bisa dikerjakan oleh tenaga honorer.
“Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu,” ujarnya.
Baca Juga: Resah dan Menolak Penghapusan Honorer, Ganjar Pranowo: Nanti Pegawai Kami Habis....
Meski demikian, belum diketahui apa saja opsi-opsi penataan tenaga honorer dan bagaimana progresnya. Dari Anas sendiri hanya mengatakan bahwa opsi-opsi tersebut sudah dikantongi tapi, belum final.***