BERITASOLORAYA.com - Tinggal delapan bulan lagi, pemerintah akan segera menghapus honorer dan tidak akan ada lagi pegawai pemerintah dengan status non ASN.
Selama sisa delapan bulan ini, pemerintah lewat MenpanRB berusaha mencari solusi terbaik bagi jutaan honorer.
Jumlah honorer yang mencapai angka 2,3 juta di seluruh Indonesia membuat pemerintah harus benar-benar mencarikan solusi yang tepat.
Baca Juga: 2 Honorer Kategori Ini Selamat dari Penghapusan, Dapat Prioritas Utama Jadi ASN Oleh MenpanRB....
Hal ini agar menghindari masalah di kemudian hari yang terjadi karena solusi tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh honorer.
Menteri PANRB, Azwar Anas menyebutkan kalau pemerintah sudah mendapatkan beberapa solusi untuk menjadi opsi bagi penyelesaian masalah honorer.
Anas tidak memungkiri kalau selama ini jasa honorer sangat penting dan berguna sekali bagi instansi pemerintah di pusat dan juga daerah.
Baca Juga: Jokowi Siap Selamatkan Honorer, Perintahkan MenpanRB Untuk Lakukan Solusi Berikut, Makasih Pakde...
Karena itulah, Anas berusaha menyusun skema penyelesaian dengan memperhatikan sisi kemanusiaan dan menggunakan hati dalam mengambil solusi.
Mengingat banyak sekali honorer yang sudah bekerja puluhan tahun dan berusia lanjut meminta perhatian dari pemerintah akan nasib dan status mereka.
Skema yang akan diambil masih terus dilakukan analisa dan rapat dengan berbagai lembaga seperti DPR, DPD sampai forum non ASN juga diundang untuk memberi masukan.
Baca Juga: Ini Bocoran Gaji ke 13 PNS di Tahun 2023, Ternyata Skema Ini yang Digunakan Kemenkeu....
Menurut Anas, skema solusi yang diambil sudah memperhatikan beberapa aspek, mulai dari analisis strategis, keuangan, operasional dan berbagai macam aspek lainnya.
“Semua opsi tersebut sudah kami bedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional, dan akan kami laporkan kepada Bapak Presiden,” ujar Anas
Jadi, sangat penting sekali pendapat para ahli sekaligus honorer untuk memberikan masukan kepada skema penyelesaian masalah honorer.
Baca Juga: Ini Kado Presiden Jokowi Untuk Tenaga Honorer di Akhir Masa Jabatan, Jadi ASN, Terimakasih Pakde...
Apalagi MenpanRB menjadi Kementerian dengan pekerja honorer terbanyak di pusat dan daerah, membuat Anas ingin mendengarkan langsung keluh kesah dari para tenaga honorer tersebut.
“Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN,” kata Anas.
Anas juga menjelaskan kalau penataan honorer atau pegawai non ASN harus dilakukan bersama-sama dan tidak bisa dilakukan Kementeriannya sendiri saja.
Baca Juga: WOW, Uang Pensiunan PNS Dikabarkan Mencapai Rp1 Miliar di 2023, Cek Faktanya Di Sini....
Harus ada kolaborasi dan kerjasama antar instansi, kerja kolektif dan ruang dialog untuk mendengarkan berbagai masukan, saran dan analisa.
Presiden Jokowi sendiri sudah meminta kepada Menteri PANRB untuk segera mempercepat dan menuntaskan masalah honorer yang sangat pelik ini.
Baca Juga: Tolak Tenaga Honorer DIhapus, Ganjar Pranowo: Guru Aja Kami Kurang Pak....
Jokowi memberikan arahan agar MenpanRB mencarikan solusi yang terbaik dan mengambil jalan tengah agar pelayanan publik tidak terganggu dan juga honorer tidak kecewa dengan keputusan tersebut. ***