BERITASOLORAYA.com - Polemik penghapusan honorer ternyata juga ditanggapi serius oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Ganjar menilai penghapusan honorer akan sangat berdampak buruk bagi provinsi Jawa Tengah yang ia pimpin.
Ganjar sendiri meminta agar pemerintah bisa meninjau ulang soal kebijakan penghapusan honorer yang akan membuat setiap daerah di Indonesia menjadi sulit.
Baca Juga: 2 Honorer Kategori Ini Selamat dari Penghapusan, Dapat Prioritas Utama Jadi ASN Oleh MenpanRB....
Di Jawa Tengah sendiri saja, selama ini masih mengandalkan tenaga honorer, khususnya dalam bidang pendidikan.
Jadi, kalau honorer dihapus maka bidang pendidikan Jawa Tengah akan sangat berdampak sekali karena mempekerjakan banyak guru honorer.
“Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kami kekurangan pegawai. Guru saja kami kurang. Kalau itu (honorer) dipangkas, kami ndak ada guru. Lha yang mau ngisi siapa?” kata Ganjar.
Baca Juga: Ini Bocoran Gaji ke 13 PNS di Tahun 2023, Ternyata Skema Ini yang Digunakan Kemenkeu....
Selama ini, Ganjar menilai negara masih belum bisa menghadirkan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
Karena itulah, pemerintah daerah mencari cara dengan mengangkat honorer untuk mengisi kekosongan yang ada di setiap instansi daerah.
Ganjar menilai, masalah honorer sebenarnya hanya terjadi pada kontraknya saja, dimana ada format yang bisa diubah dan juga dilakukan.
Baca Juga: Tolak Tenaga Honorer DIhapus, Ganjar Pranowo: Guru Aja Kami Kurang Pak....
Misalnya saja untuk sifat kerja terbatas, maka tenaga kontrak bisa digunakan dan diperlukan.
Jadi untuk menghindari honorer bisa menggunakan sistem kerja kontrak yang tinggal dikerjakan oleh pemerintah pusat.
Ganjar juga ingin banyak inovasi muncul terkait masalah tenaga honorer ini dan jangan sampai karena masalah ini pelayanan publik jadi terganggu.
Baca Juga: Kabar Kenaikkan Gaji PNS Bikin Gembira, Ini Rincian Upah Tahun 2023, Nominalnya Bikin Ngiler.....
“Ketika pemerintah belum sanggup memberikan jaminan suplai pegawai, maka tenaga kontrak diperlukan. Tinggal formatnya apa? P3K, harian lepas (harlep) atau konsep honorer? Kalau honorer sekarang tidak boleh, pakai harlep saja,” jelas Ganjar
Ganjar sendiri ingin pemerintah daerah mengangkat sendiri honorer dan dibiayai oleh APBD masing-masing.
Menurut Ganjar, hal tersebut merupakan solusi yang bagus karena selama ini gaji honorer dibayarkan oleh pemerintah pusat lewat APBN.
Baca Juga: YES, Kabar Bahagia Bagi PNS di Masa Pensiun, Pemerintah Siap Sejahterakan dengan Melakukan ini....
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul mantan anggota DPR RI tersebut. ***