BERITASOLORAYA.com – Tenaga honorer mari merapat, berikut informasi resmi dari Menteri PANRB terkait opsi penyelesaian di tahun 2023 ini.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada opsi yang disiapkan oleh pemerintah dalam menangani masalah tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah.
Tentu hal ini menjadi kabar terbaru bagi seluruh tenaga honorer, sebab beberapa waktu lalu sudah ada isu penghapusan tenaga honorer di tahun 2023.
Menteri PANRB menjelaskan bahwa ada opsi penyelesaian masalah tenaga honorer dengan mengangkat berdasarkan prioritas sebagaimana yang sudah ditentukan pemerintah.
Hal itu sejalan dengan tiga opsi yang dipaparkan oleh Menteri PANRB berkaitan dengan opsi alternatif yang akan ditempuh oleh pemerintah.
Baca Juga: Pengajuan Nomor Induk PPPK 2022 Tenaga Kesehatan Diperpanjang Hingga 30 Maret 2023
Opsi yang dimaksudkan oleh Menteri PANRB adalah tenaga honorer diangkat semua, diberhentikan semua, dan diangkat sesuai prioritas.
“Saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini, tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan petunjuknya adalah tidak akan ada PHK massal,” kata Menteri PANRB.
Berdasar pada pernyataan tersebut, maka bisa dipahami bahwa Menteri PANRB menegaskan agar pemerintah tidak melakukan penghapusan tenaga honorer.
Di sisi lain, Menteri PANRB juga mengungkapkan bahwa kedepannya opsi yang akan diambil oleh pemerintah tidak ada penambahan anggaran negara.
“Yang kedua tidak ada penambahan anggaran, karena kan kemarin ada opsi-opsi ekstrem sebelumnya,” ujar Menteri PANRB.
Baca Juga: Pengajuan Nomor Induk PPPK 2022 Tenaga Kesehatan Diperpanjang Hingga 30 Maret 2023
Perlu diketahui, bahwa Menteri PANRB sebelumnya telah memaparkan tiga opsi dengan anggapan masih terlalu berat jika diterapkan.
Pasalnya opsi pertama yaitu diangkat seluruhnya menjadi ASN, tentu dampaknya adalah menjadi beban bagi negara akan semakin besar.
Opsi kedua jika diberhentikan seluruhnya, maka tentu pemerintah akan merasa khawatir karena akan berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan publik.
Menteri PANRB sendiri juga menjelaskan bahwa opsi yang kedua jika diterapkan maka akan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan umum.
Dampak yang terjadi juga akan semakin besar, karena tenaga honorer cukup berperan dalam membantu pemerintah dalam menyelesaikan tugas publik.
Baca Juga: Tokopedia Menyediakan Layanan Pegadaian Tabungan Emas, Ketahui Syarat Hingga Cara Registrasinya!
Lebih lanjut, Menteri PANRB juga menyampaikan bahwa terdapat opsi yang ternyata sudah dijalankan oleh pemerintah sebagai upaya mengatasi masalah tenaga honorer ini.
“Atau diangkat sesuai dengan prioritas, yang sudah jalan sekarang yang diangkat sesuai prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan,” ujar Menteri PANRB.
Itulah opsi yang dimaksud oleh Menteri PANRB serta sudah diprioritaskan pada kategori tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.
Maka hal ini bisa menjadi perhatian khusus bagi tenaga honorer agar selalu mencermati kebijakan dari pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah tenaga honorer.***