BERITASOLORAYA.com - Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus berupaya mencari jalan keluar atas permasalahan guru non-aparatur sipil negara atau non-ASN.
Tidak sendirian, pencarian solusi dari masalah guru non-ASN akan ditangani bersama oleh empat Kementerian, yakni Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa empat Kementerian terkait akan berkolaborasi untuk mencari alternatif solusi terbaik bagi guru non-ASN di Indonesia.
“Kita sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non-ASN, kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Menteri PAN-RB usai Rapat Tingkat Menteri pada Jumat, 5 Mei 2023.
Kementerian PAN-RB telah menerima 266.560 usulan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK per 1 Mei 2023.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan oleh Menteri PAN-RB akan dapat tuntaskan permasalahan ini dengan baik.
Lebih lanjut, penyelesaian guru dan tenaga kesehatan non-ASN juga menjadi salah satu fokus Presiden Joko Widodo untuk segera diselesaikan.
Baca Juga: HORE, Gaji ke 13 PNS Akan Segera Cair, Nominalnya Lebih Besar dari THR 2023 ?
“Dan ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan,” tutur Abdullah Azwar Anas menjelaskan.
Pada kesempatan yang sama, Nadiem Makarim, Mendikbud Ristek juga sampaikan bahwa sedang mencari cara alternatif tercepat yang dapat menjadi solusi penyelesaian guru non-ASN.
Salah satu langkah yang diambil adalah dorongan dari Mendikbud Ristek agar pemerintah daerah segera mengusulkan formasi guru di daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
Nadiem Makarim berharap banyak dari guru non-ASN yang mampu dan layak untuk diangkat menjadi PPPK.
“Itu yang kita ingin lebih banyak lagi guru non-ASN yang layak menjadi PPPK. Dan juga kami memikirkan bagaimana kedepannya kita menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien,” ucap Nadiem Makarim menjelaskan.
Dari sisi pendanaan, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa pihak Kemenkeu ikut andil dalam pembahasan ini untuk mengetahui kebutuhan anggaran yang diperlukan.
Ia mengharapkan anggaran yang dikeluarkan akan tepat sasaran dengan kebutuhan yang diperlukan.
“Kita sudah memiliki BOS, kita juga memiliki alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah. Ini kita cari lagi bagaimana caranya bisa lebih kena dengan kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat diadakan oleh sekolah, artinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan,” ujar Suahasil mengungkapkan.
Selain itu, Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyampaikan bahwa pemerintah juga tetap memerlukan saran dan aspirasi dari bawah agar nanti bisa didiskusikan bersama menjadi alternatif solusi.
Berdasarkan banyaknya alternatif, nantinya empat kementerian akan merumuskan solusi dan formasi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan guru non-ASN hingga semua solusi dapat berjalan sebagaimana mestinya.***