BERITASOLORAYA.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah melangsungkan kegiatan uji publik Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) di Universitas Negeri Semarang pada Rabu 26 Juli 2023.
Dalam pembahasan RUU ASN tersebut, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denni mengungkapkan bahwa terdapat 7 poin penting yang menjadi kluster pembahasan pemerintah.
Dalam transformasi manajemen ASN, 7 kluster tersebut menjadi bagian dari konsep besar, terutama dalam penyelesaian tenaga honorer atau non ASN serta digitalisasi manajemen ASN.
Baca Juga: Lowongan Kerja Petugas Akun di PT. BPR Artha Niaga Inti Sukses
Menurut Alex Denni, RUU ASN tersebut disusun agar dapat menciptakan kesejahteraan ASN dengan dirancangnya organisasi pemerintah yang lincah dan profesional.
"Harapannya, revisi undang-undang ini bisa menciptakan ASN yang profesional, serta organisasi pemerintah yang lebih lincah mengikuti dinamika global," ujar Alex.
Pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB menyambut baik usulan tentang RUU ASN yang merupakan inisiatif dari DPR.
Dalam RUU ASN, pemerintah telah membahas 7 kluster yang menjadi poin utama pembahasan yang terdiri dari:
Baca Juga: 3 Hari Lagi Tutup, Pendaftaran CGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10
- Pembahasan terkait Komisi ASN;
- Penetapan kebutuhan PNS dan PPPK;
- Kesejahteraan PPPK,
- Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi;
- Penyelesaian tenaga non-ASN,
- Digitalisasi manajemen ASN;
- ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Khusus untuk permasalahan tenaga honorer, Alex Denni menyebut bahwa pemerintah akan fokus mengamankan terlebih dahulu non ASN yang sejumlah 2,3 juta tersebut agar tetap bekerja.
Lalu secara bertahap tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN sesuai dengan prosedur yang diatur seperti rekrutmen CASN.
Alex Denni juga mengungkapkan bahwa sebentar lagi akan segera dibuka seleksi PPPK dan CPNS 2023.
"Maka 2,3 juta non-ASN ini kita selamatkan dan amankan dulu agar bisa terus bekerja. Secara paralel terus mendorong tenaga non-ASN masuk menjadi ASN melalui prosedur yang diatur bertahap, misalnya pada rekrutmen tahun 2023 ini yang akan segera dibuka, dan rekrutmen tahun-tahun berikutnya," ujar Alex.
Selain itu, Alex Denni juga mengungkapkan terkait akan adanya tenaga honorer yang keahliannya akan dibutuhkan sesuai dengan waktu yang disepakati oleh instansinya.
Menurutnya hal itu dapat membuat rasa keadilan bagi tenaga honorer karena akan mendapatkan pendapatan atau gaji yang sesuai alias tidak dikurangi.
"Misalnya ada tenaga non-ASN yang jenis keahlian dan kebutuhan instansinya diperlukan pada waktu yang bisa disepakati bersama. Ini menguntungkan pegawai yang bersangkutan, karena dia mendapatkan pendapatan yang adil. Tentu tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini," ungkap Alex.
Baca Juga: GARCEP, Walikota Surakarta, Gibran Temui LDA Keraton Kasunanan Surakarta. Ada Apa?
Pada RUU ASN tersebut, Alex Denni juga menyatakan bahwa ada bab yang dapat memberhentikan PNS. Bab tersebut menekankan bahwa kinerja PNS merupakan komponen penting yang sewaktu-waktu dapat memberhentikan PNS.
"Ada bab yang menekankan bahwa kinerja sebagai komponen penting yang bisa memberhentikan PNS," tegas Alex.***