Network
BERITASOLORAYA.com – Penyelesaian masalah tenaga honorer atau non ASN menjadi salah satu yang dibahas dalam RUU ASN. Hal tersebut akan menjadi konsep besar transformasi manajemen ASN di masa depan.
Fokus revisi UU ASN sendiri terdiri dari tujuh kluster, salah satunya soal masa depan tenaga honorer. DPR dan pemerintah terus mengintensifkan pembahasan soal solusi apa yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan tenaga non ASN.
Kini, berdasarkan data pada akhir tahun 2022, jumlah tenaga honorer membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang. Padahal, di tahun 2018 tenaga honorer hanya sekitar 400 ribuan orang.
Jumlah tenaga honorer atau non ASN yang meningkat drastis tersebut disebabkan banyak instansi pemerintah yang melakukan rekrutmen. 2,3 juta honorer tersebut nantinya akan diaudit oleh BPKP bersama BKN.
Baca Juga: Sempat Diprotes, Gibran Temui LDA dan Revitalisasi Keraton Solo Tetap Berlanjut
Di tengah kegaduhan penghapusan tenaga honorer, ada kabar baik yang disampaikan oleh Kementerian PANRB. Merujuk pada PP Nomor 49 Tahun 2018, tenaga honorer sendiri akan dihilangkan pada 28 November 2023.
Meski telah diatur bahwa instansi pemerintah nantinya hanya akan diisi oleh ASN saja, baik itu PNS atau PPPK, pemerintah menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal bagi non ASN.
Hal itupun sejalan dengan imbauan dari DPR. Tidak adanya PHK massal merupakan prinsip pertama pemerintah dan DPR dalam rangka menyelesaikan masalah honorer.
