BERITASOLORAYA.com – Disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadikan nasib tenaga honorer semakin jelas.
Sehubungan dengan hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan beberapa hal terkait tenaga honorer pada Sidang Paripurna DPR yang diselenggarakan Selasa, 3 Oktober 2023.
Dengan disahkannya RUU ASN ini bisa mewujudkan payung hukum terkait penataan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Baca Juga: RESMI! RUU ASN Disahkan Hari Ini, Ada 2 Kabar Baik untuk Tenaga Honorer, Ini Kata Menpan
Perlu diketahui, jumlah tenaga honorer di Indonesia saat ini berjumlah mencapai 2,3 juta orang dan mayoritas berada di penempatan instansi daerah.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman resmi Menpan, dalam RUU ASN yang disahkan itu memuat bahwa tidak akan ada PHK massal bagi tenaga honorer, melainkan masih berkesempatan untuk tetap bekerja.
“Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN yaitu tidak boleh ada PHK masal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,” kata Anas.
Baca Juga: INFO CPNS 2023, UNS Buka 313 Formasi Dosen Untuk Penempatan di Seluruh Fakultas. Ada PPPK Juga?
Selanjutnya, akan dilakukan perluasan skema dan mekanisme kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai alternatif penataan tenaga honorer yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah.
Namun, pemerintah juga menyampaikan pesan bahwa tidak boleh ada pengurangan pendapatan bagi tenaga honorer.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi yang telah diberikan oleh tenaga non-ASN bagi negara.
Di samping itu, Anas pun mengungkapkan bahwa dalam melakukan penataan tenaga honorer ini akan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini juga turut dihadiri oleh DPD, akademisi, KORPRI, kementerian/lembaga, asosisasi pemerintah daerah, forum tenaga non-ASN, dan beberapa pihak lainnya.***