BERITASOLORAYA.com- Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan juknis baru mengenai kenaikan pangkat bagi pegawai ASN tahun 2023.
Kebijakan kenaikan pangkat bagi pegawai ASN kini menjadi 6 kali dalam setahun. Hal tersebut ditujukan agar tercipta persepsi bahwa tidak mudah bagi seseorang untuk naik jabatan.
"Jadi kenaikan jabatan (ASN) adalah bentuk apresiasi yang harus disertai dengan kualitas dan profesionalitas," katanya.
Baca Juga: Kemenag Sampaikan Pentingnya Menyejahterakan Peran Masjid, Bukan untuk Dipolitisasi
Mardani meminta Kementerian PANRB memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas sistem evaluasi kinerja ASN karena diberlakukan kenaikan pangkat per tahunnya sebanyak 6 kali.
Setiap kinerja ASN, instrumen penilaian penting untuk mengukur secara mendalam dan setiap detail. Transparansi hasil penilaian juga penting untuk dilakukan, sehingga pegawai dapat menilai kinerja masing-masing.
"Jika ada yang diberlakukan tidak adil, karena yang seharusnya mereka dapat, malah diberikan ke orang lain maka akan terjadi demotivasi. Artinya kebijakan kenaikan pangkat menjadi tidak efektif," tutupnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, kebijakan kenaikan pangkat ASN dilakukan 6 kali selama setahun.
Selain persoalan kenaikan pangkat, Komisi II DPR yang membidangi urusan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat banyaknya tenaga honorer teknis yang tersebar di seluruh lembaga dan kementerian hingga di tingkat pemerintah daerah.
Atas hal itu, komitmen pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN terus dikawal oleh Komisi II DPR.
Baca Juga: Erupsi Gunung Marapi, 11 Orang Pendaki Ditemukan Meninggal Dunia, 49 Orang Selamat
Baca Juga: Jelang Nataru Harga Cabai Tembus Rp120.000/kg, Mendag Imbau Pemda Beri Subsidi Biaya Transportasi
"Jika dikatakan jumlah honorer tenaga teknis tidak banyak, salah sekali. Karena hampir di setiap kementerian, lembaga bahkan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga ada. Jadi tidak boleh dianggap enteng para tenaga teknis ini," tegas Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria.***