Network
PR SOLORAYA – Kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap pemerintahan yang dipimpin Aung San Suu Kyi kini semakin memanas dan brutal.
Puluhan nyawa masyarakat, terutama demonstran, yang menolak kudeta militer melayang setelah ditembaki para aparat.
Meski sudah mendapat kecaman dari masyarakat di seluruh dunia, Junta Militer Myanmar justru bergeming dan masih menahan para pemimpin Myanmar.
Kondisi tersebut turut mengundang keprihatinan Fadli Zon, selaku ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BSKAP) DPR RI.
Baca Juga: Airlangga Hartaro Diminta Nyapres 2024, Direktur Political Review Ujang Komarudin: Sudah Tepat
Baca Juga: 9 Tahun Silam, Tanjakan Cae yang Dikenal Curam Juga ‘Menelan’ Korban Jiwa dalam Kecelakaan Maut
Dia mengutuk keras aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi, dan pemimpin negara yang kini jadi tahanan politik.
BKSAP mendesak agar organisasi dunia seperti PBB dan ASEAN bisa segera melakukan tindakan tegas untuk menghentikan kudeta tersebut.
Menurut Fadli, organisasi dunia harus bisa menjamin keselamatan warga dunia, tak terkecuali.
“Komunitas internasional terutama PBB dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas,” ujar Fadli dikutip Pikiranrakyat-Soloraya.com dalam cuitannya.
FADLI ZON: SITUASI MEMANAS, BKSAP DPR RI KUTUK REZIM KUDETA MYANMAR.— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) March 11, 2021
Baca Juga: Jokowi Dituding Jadi Dalang Kudeta Demokrat, Mahfud MD: Presiden Diam Aja Tuh
Baca Juga: Dijodohkan Warganet dengan Mantan Kaesang, Anak Sulung Ahok: Itu Tidak Akan Terjadi
Fadli juga menyoroti nasib warga etnis Rohingya yang selama ini mendapat perlakuan semena-mena dari militer Myanmar.
Politisi Partai Gerindra itu menilai seluruh negara harus menempatkan demokrasi dan perdamaian dunia sebagai prioritas.
Fadli mendesak militer Myanmar segera membebaskan tahanan politik dari mulai anggota parlemen, oposisi, jurnalis, dan aktivis HAM.
Tak lupa Fadli menilai kerja ASEAN dalam kisruh tersebut sangat lamban, sehingga konflik semakin memanas.
“Saya menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference,” katanya.
