Network
PR SOLORAYA - Sultan B Najamudin, Waka DPD RI menyentil Kemenkes karena vaksin Sinovac sebentar lagi akan kadaluarsa.
Dikatakan Sultan B Najamudin, vaksin Sinovac akan kadaluarsa pada 25 Maret 2021 nanti.
Oleh sebab itulah, Sultan B Najamudin mendesak Kemenkes untuk lebih prima dalam mendistribusikan vaksin Sinovac tersebut.
Selain itu, Sultan B Najamudin mendesak Kemenkes untuk segera mendistribusikan vaksin Sinovac tersebut ke berbagai daerah.
Baca Juga: Resmi! Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Lakukan Prosesi Lamaran Hari Ini, Begini Suasananya
Hal ini lantaran jika vaksin Sinovac tersebut sudah kadaluarsa, maka vaksin akan sia-sia tak bisa dimanfaatkan.
Dalam keterangan tertulisnya Sabtu, 13 Maret 2021, Sultan B Najamudin mengimbau agar Kementerian Kesehatan memastikan skema pendistribusian Vaksin Sinovac hingga ke titik daerah terpencil bisa berjalan.
"Jika Menkes tidak prima untuk mendistribusikan vaksin hingga ke daerah pelosok, terpencil, hingga terluar Indonesia, maka vaksin kadaluarsa akan sia-sia tidak bisa dimanfaatkan. Maka, untuk memaksimalkannya penting dari pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik", ujar senator muda dari Bengkulu seperti dikutip Pikiranrakyat-Soloraya.com dari Isntagram @dpdri.
Kendati demikian, Sultan B Najamudin sadar jika ketersediaan rantai dingin dalam negeri masih minim. Hal ini menjadi tantangan dalam pendistribusian vaksin Covid-19.
Tak hanya itu, Sultan B Najamudin juga mengimbau agar pendistribusian vaksin harus tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas.
Baca Juga: Kabar Baik! Bioskop di Kota Solo akan Segera Dibuka dalam Waktu Dekat
Baca Juga: Kabar Baik! Bioskop di Kota Solo akan Segera Dibuka dalam Waktu Dekat
"Harus ada skala prioritas serta spesimen khusus terhadap pendistribusian Vaksin. Agar tiap tahap vaksin yang datang dapat tepat waktu dan tepat sasaran," tambahnya.
Dalam akhir keterangannya, Sultan B Najamudin mengatakan jika kesiapan suatu negara dalam menghadapi bencana apapun menjadi tolok ukur profesionalisme dalam birokrasi.
"Generasi kita memang tidak punya pengalaman subjektif terhadap penanganan bencana kemanusiaan dalam bentuk Pandemi. Tapi cara kita dalam menyikapinya akan menunjukkan sejauh mana kualitas birokrasi pemerintah kita. Ini berbanding lurus. Dan Pandemi Covid-19 telah mengajarkan banyak hal yang mesti kita evaluasi sebagai bahan kedepan,'' tutupnya.***
