Network
"Intinya ada perintah pengumpulan mobil dinas mulai 5-17 Mei 2021 karena ini berkaitan dengan adanya kebijakan larangan mudik,” kata dia.
Dengan begitu kita lebih bisa mengontrol aparatur kita dengan mengumpulkan sementara mobil yang dipakai pejabat ke pengelola barang atau aset," tuturnya menyambungkan.
Baca Juga: UPPIM Pangandaran Diklaim Mampu Penuhi Kebutuhan Pakan Ikan Berkualitas, Begini Penjelasan KKP
Setelah dikumpulkan di masing-masing kantor dinas, badan, dan biro, kunci kendaraan dinas maupun operasional itu kemudian diserahkan ke BPKAD Provinsi Riau dan akan ada petugas yang memeriksanya.
"Apabila ada selisih antara jumlah kendaraan dinas yang tercatat dalam KIB (Kartu Inventaris Barang), dengan jumlah kendaraan dinas yang terkumpul, maka Kepala OPD harus bisa menjelaskannya,” ungkapnya.
“Misalnya kendaraan operasional digunakan untuk apa atau alasan lainnya," imbuhnya.
Baca Juga: Sebut Pemerintah Lamban Tangani Covid-19, Fadli Zon: Kalau Gitu Melulu, Kapan Selesainya?
Namun demikian, ada pengecualian kendaraan yang tidak perlu dikumpulkan untuk kepentingan kedinasan sesuai Surat Perintah Gubernur Riau.
Kendaraan dinas yang dimaksud adalah Sekda, para Asisten, dan Staf Ahli di Sekretariat Daerah Provinsi Riau, termasuk kendaraan dinas Kepala OPD.
Selanjutnya ada kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional seperti di Dinas Kesehatan, rumah sakit, Dinas Perhubungan, Satpol Pamong Praja, dan sejenisnya yang dibutuhkan dalam pekerjaan.***
