Network
Baca Juga: Asma Biasa Terjadi pada Anak, Begini Penjelasannya
"Pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya. Dan, tidak boleh ada kekerasan. Tidak membawa peluru tajam. Juga, jangan sampai terpancing oleh provokasi", jelas Mahfud.
Kendati demikian, ia pun mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara nomokrasi atau negara hukum. Pemerintah menghimbau agar aksi unjuk rasa yang nanti dilakukan berlangsung secara tertib dan tidak anarkis.
"Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat", lanjut Menkopolhukam.
Mahfud mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum. Diantaranya, dengan jajaran Badan Intelijen Negara, TNI, dan Polri.
Baca Juga: Jadwal Uji Coba dan Ujian Seleksi Akademik PPG Dalam Jabatan Tahun 2022, Simak Selengkapnya
Semua institusi yang berkaitan dengan bidang politik, hukum, dan keamanan ikut serta dalam rapat koordinasi terbatas.
Pimpinan dari jajaran di institusi keamanan dan penegakan hukum menyatakan komitmennya untuk menghadapi rencana unjuk rasa nanti secara baik, sesuai prosedur dan koridor perundang-undangan.
Pemerintah, antara lain, meminta kepada pihak keamanan agar tidak terpancing provokasi selama mengawal aksi.
"Agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya dan tidak boleh ada kekerasan. Tidak membawa peluru tajam", tukas Mahfud.
