Menteri Anas Jelaskan Dampak Jika Tenaga Honorer Diberhentikan Semua, Apa yang Akan Terganggu?

- 24 November 2022, 17:30 WIB
Ilustrasi Menteri PANRB jelaskan dampak jika tenaga honorer diberhentikan seluruhnya.
Ilustrasi Menteri PANRB jelaskan dampak jika tenaga honorer diberhentikan seluruhnya. /Instagram @azwaranas.a3/

BERITASOLORAYA.com – Jelang penghapusan honorer, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas telah menyiapkan tiga solusi alternatif penyelesaian tenaga non ASN tersebut.

Salah satu solusi yang ditawarkan Anas adalah seluruh tenaga honorer diberhentikan. Tentunya, hal ini memiliki dampak tersendiri yang perlu diperhatikan.

Adapun alternatif solusi penyelesaian honorer ini disampaikan Menteri PANRB dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin, 21 November 2022.

Dikutip BeritaSoloRaya.com dari laman resmi Kementerian PANRB, Anas mengatakan, “Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai skala prioritas.”

Baca Juga: 3 Poin Penting yang Harus Dipahami Calon Guru ASN PPPK 2022 Sebelum Seleksi Penilaian 3 Hari Lagi

Tiga solusi penyelesaian honorer saat penghapusan tentu memiliki plus minus atau kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Hal inipun dijelaskan Anas agar menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan secara optimal, menuju birokrasi yang berkelas di kancah dunia.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya agar para tenaga non ASN tidak ada yang kehilangan pekerjaan.

Baca Juga: Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi PPPK Tenaga Kesehatan BKN, bagi Pelamar Harap Perhatikan Hal Ini

Jika alternatif solusi pertama yang dijalankan yakni seluruh tenaga honorer diangkat menjadi ASN, tentu akan membutuhkan kekuatan keuangan negara yang tidak sedikit.

Selain itu, tantangan yang akan dihadapi pemerintah terkait kualitas dan kualifikasi tenaga honorer tersebut.

“Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya. Tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat,” tambah Anas.

Baca Juga: Honorer Gigit Jari, Pemprov Ini Batal Buka Rekrutmen PPPK 2022

Untuk alternatif solusi kedua yakni tenaga non ASN yang diberhentikan semua, tentunya akan memiliki dampak secara langsung pada pelayanan publik.

Anas menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin pelayanan publik akan terganggu.

“Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan,” sambungnya.

Baca Juga: Awas, Bagi yang Baru Dapat Penempatan PPPK, Jangan Sampai Diberhentikan karena Hal Ini

Alternatif ketiga yaitu mengangkat tenaga honorer sesuai dengan prioritas. Pemerintah sendiri saat ini memprioritaskan pelayanan dasar yakni tenaga kesehatan dan guru.

“Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non ASN seperti pendidikan dan kesehatan,” kata Anas.

Menteri PANRB tersebut melanjutkan, “Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap.”

Baca Juga: Lirik Lagu Terima Kasih Guruku oleh Neona, Cocok Didengarkan saat Hari Guru Nasional 2022

Ketiga alternatif yang telah direncanakan Menteri PANRB sudah dipetakan secara detail dari segi plus minus yang mungkin dimiliki.

Anas menjelaskan, pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik.

“DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi terbaik,” ujar mantan Bupati Banyuwangi tersebut.***

Editor: Syifa Alfi Wahyudi

Sumber: Kementerian PANRB


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x