Network
“Mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi,” ujar Anas.
Hal yang sama disampaikan oleh Menkes, Budi agar Pemda segera mengajukan formasi ASN tahun 2023 dengan data yang valid dan akurat.
“Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023. Dan pastikan cocok, jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter, tapi yang dimasukkan tenaga administrasi,” ucapnya.
Baca Juga: Ada Kesempatan, Tenaga Honorer Tak Dihapus, Gubernur Kaltim: Jika Hanya 30 Persen...
Kedua, terkait anggaran gaji dan tunjangan PPPK guru yang telah diatur dalam Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan lainnya.
Permasalahan ini juga diungkapkan oleh Budi selaku Menkes, bahwa salah satu penyebab pemerintah daerah tidak segera mengajukan formasi nakes untuk ASN ialah anggaran.
Namun, dalam Rakor pengadaan ASN 2023, Budi menjelaskan bahwa pihaknya (Kemenkes) telah berkoordiasi dengan Kementerian Keuangan terkait alokasi spesifik untuk gaji PPPK nakes dan program-program kesehatan lainnya.
Baca Juga: Kabar Baik, Tenaga Honorer Tamatan SMA Punya Peluang Diangkat Jadi PNS, dengan Cara Ini....
“Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan,” jelas Budi.
Terakhir, kebijakan yang ketiga disampaikan Nadiem adalah mengenai dana spesifik guna pengangkatan PPPK yang akan ditransfer ke pemerintah daerah ketika pengangkatan sudah dilaksanakan.***
