Network
Kemudian, KPK juga telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dan daerah sebesar Rp57,9 triliun yang terdiri dari aset Pemda Rp52,25 triliun atau sebanyak 68.470 unit aset dan Rp5,69 triliun optimalisasi pendapatan daerah (PAD).
Lalu, di sisi Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), KPK berhasil mengoptimalisasi penerimaan (asset recovery) sekitar Rp494,54 miliar.
Baca Juga: Cek Nama di Sini, Ada 800-an Guru Lolos Program Kemdikbud, Berikut Link Resminya
Selanjutnya, dari laporan gratifikasi, sebanyak Rp16,69 miliar telah ditetapkan milik negara. Nominal tersebut berasal dari 3.445 laporan.
Dari segi kepatuhan, yaitu dalam hal pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), KPK melaporkan bahwa dari jumlah orang yang wajib lapor, sebanyak 98,10 persen sudah melaporkannya.
Tidak hanya penanganan terhadap kasus korupsi, KPK juga melakukan tindakan preventif, di antaranya sebanyak 397 peraturan Kepala Daerah dihasilkan untuk pendidikan antikorupsi tingkat SD, SMP, SMA, dan sederajat.
Baca Juga: Sedang Wisata di Yogyakarta? Jangan Lewatkan Kegiatan Seru di 5 Destinasi Ini!
Kemudian KPK juga mencetak 2.665 orang sebagai Penyuluh Antikorupsi serta 330 orang sebagai Ahli Pembangunan Integritas.
Firli berharap agar semua pihak berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, tidak sekadar menjadi penonton dan diam saja.
“Kami berharap kita semua tidak hanya sekadar menonton karena sesungguhnya dunia hancur karena mereka yang hanya menonton tidak melakukan sesuatu. Oleh karenanya, mari kita wujudkan Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi,” tuturnya.
