Network
BERITASOLORAYA.com - Pemerintah masih mempertimbangkan tenaga honorer untuk dicarikan solusi yang tepat jelang penghapusan honorer.
Pasalnya, sudah dari tahun ke tahun dan berganti pemerintahan, permasalahan tenaga honorer tidak pernah selesai.
Kini, permasalahan ditambah dengan isu pemerintah akan menghapus tenaga honorer dengan dalih perkembangan teknologi.
Tentu, hal ini menambah beban pikiran bagi tenaga honorer yang sudah bekerja selama puluhan tahun dan ingin menjadi ASN.
Pemerintah lewat MenpanRB sendiri sudah beberapa opsi solusi yang akan diambil oleh pemerintah di tahun ini.
Opsi solusi tersebut sudah dirapatkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan masih mencarikan solusi yang tepat.
Azwar Anas sebagai Menteri PANRB ingin solusi yang diambil bisa membuat solusi terbaik bagi jutaan tenaga honorer yang nantinya bisa mendapatkan kebijakan terbaik.
Baca Juga: Soal Penghapusan Tenaga Honorer, Ganjar Sampaikan Solusi Ini ke MenpanRB, Isinya Ternyata Begini...
Pemerintah sendiri akan resmi menghapus tenaga honorer untuk seluruh Indonesia pada tanggal 28 November 2023.
Dalam rangka penghapusan ini, MenpanRB sudah melakukan rapat dengan kepala daerah di seluruh Indonesia untuk menemukan solusi terbaik.
"Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan," kata Anas.
Rapat yang dibuat oleh Kementerian PANRB ini diikuti oleh banyak organisasi, yaitu APPSI, APEKSI, APKASI dan ada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dari hasil rapat bersama kepala daerah seluruh Indonesia, MenpanRB akan membawakan solusi rapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dirapatkan lebih lanjut lagi.
Azwar Anas yang merupakan Menteri PANRB berjanji kepada tenaga honorer kalau pemerintah pusat dan daerah akan mencarikan solusi terbaik menggunakan hati dan sisi kemanusiaan.
Azwar Anas akan melihat berapa lama tenaga honorer yang sudah bekerja dan mengabdi kepada instansi di daerah masing-masing.
Hal dasar inilah yang akan dijadikan MenpanRB sebagai dasar untuk mengambil keputusan bagi tenaga honorer.
Baca Juga: Sertifikasi Guru Mudah Sekali Didapat, Tidak Perlu Tes Sampai Praktik Lapangan, Caranya Begini...
"Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insyaallah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor", kata Azwar Anas.
Bima Arya yang merupakan Walikota Bogor serta Ketua Dewan Pengurus APEKSI tentang solusi tenaga honorer.
Rapat dengan MenpanRB bersama kepala daerah sudah mencapai titik terang menurut Bima Arya sehingga solusi bagi tenaga honorer akan segera dibagikan oleh pemerintah kepada publik.
Baca Juga: Guru Kategori Ini Dikecualikan dari Tes Akademik dalam Seleksi Calon Mahasiswa PPG Dalam Jabatan
"Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimistis," kata Bima Arya.***
