Network
BERITASOLORAYA.com – Banyak tenaga honorer yang saat ini merasa khawatir akan nasib status dan kesejahteraan mereka nantinya penghapusan non ASN oleh pemerintah telah berlaku.
Para tenaga honorer mulai mempertanyakan nasib mereka tersebut kepada para pejabat pemerintahan dan wakil rakyat yang dapat mereka temui.
Seperti yang dilakukan oleh sejumlah tenaga honorer di Kota Cirebon yang tergabung dalam DPD Aliansi Honorer Nasional (AHN).
Para tenaga honorer tersebut mendapatkan kesempatan untuk membahas permasalahan yang mereka alami dengan BKPSDM, BPKPD dan DPKP yang difasilitasi oleh Komisi I DPRD Kota Cirebon.
Dalam Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut, para tenaga honorer K2 berharap adanya titik terang terkait kesempatan bagi mereka untuk mengikuti seleksi PPPK.
Dani Mardani selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, mengatakan bahwa aliansi tenaga honorer tersebut memperjuangkan kesempatan bagi tenaga honorer K2 untuk mengikuti seleksi PPPK.
Selain itu, mereka juga berharap adanya kepastian status kepegawaiannya, terkait adanya isu penghapusan seluruh tenaga honorer pada tahun 2023 ini.
“Dari pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dengan jelas menegaskan bahwa belum ada kebijakan dari pemerintah pusat ke arah sana,”kata Dani.
