Network
BERITASOLORAYA.com - Semakin hari kebijakan penghapusan tenaga honorer semakin dekat dan akan segera dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.
Pemerintah sendiri akan resmi menghapus tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023 nanti.
Pemerintah sendiri sedang mencari jalan keluar bagi jutaan tenaga honorer setelah penghapusan ini dilakukan.
Baca Juga: Prihatin dengan Penghapusan Tenaga Honorer, Ganjar Pranowo: Guru Saja Kami Kurang Pak...
Menteri PANRB bersama dengan asosiasi kepala daerah sama-sama mencari solusi terbaik untuk tenaga honorer yang bekerja di setiap instansi daerah.
Pasalnya kalau para tenaga honorer dihapus maka akan ada banyak pengangguran di seluruh Indonesia karena banyaknya honorer yang berhenti bekerja.
Maka dari itu Menteri PANRB, Azwar Anas bersama dengan seluruh kepala daerah di Indonesia berusaha mencari solusi yang tepat terkait masalah tersebut.
Baca Juga: Alhamdulillah, Guru Non Sertifikasi Dapat Tunjangan Dari Kemendikbud Tahun 2023, Bukan TPG, Ini Syaratnya...
"Hari ini kita mendetilkan alternatif terbaik terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dan tadi mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan," jelas Menteri Anas setelah rapat dengan Gubernur, Wali Kota dan Bupati seluruh Indonesia.
Rapat ini sendiri dihadiri oleh APPSI, APEKSI, APKASI dan juga Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam rapat tersebut, pemerintah sedang mencari solusi yang tepat yang nantinya akan kembali dirapatkan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca Juga: Beruntung Banget, 3 Kategori Honorer Ini Akan Mendapat Prioritas Untuk Direkrut PANRB Tahun 2023
Pemerintah sudah mendapatkan solusi alternatif yang sudah dirapatkan bersama dengan kepala daerah seluruh Indonesia.
Azwar Anas menjelaskan kalau kolaborasi ini mencari alternatif terbaik dan tidak menggunakan sisi kemanusiaan dalam mengambil keputusan dan melihat lamanya tenaga honorer bekerja.
“Kita tentu juga memasukkan faktor-faktor seperti harus terus terjaganya kualitas pelayanan publik. Insyaallah nanti opsi terbaik bagi semuanya yang akan dijalankan oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor,” ujar Anas.
Baca Juga: Hore, Tahun 2023 Guru Non Sertifikasi Dapat Banyak Tunjangan, Syaratnya Mudah Banget....
Dalam rapat tersebut hadir juga Bima Arya, Walikota Bogor dan juga Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang memberikan komentar terkait solusi tenaga honorer.
Bima Arya menyebut kalau pandangan, masukan dan gagasan dari berbagai kepala daerah sudah dirapatkan dan diturunkan menjadi sebuah regulasi yang diusahakan untuk bisa menguntungkan berbagai pihak.
"Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimistis," kata Bima Arya.
Baca Juga: Tenaga Honorer Kesehatan Diminta Menjadi ASN, DPR: Jasa Saat Pandemi Luar Biasa
Bima Arya sendiri menjelaskan kalau APPSI, APEKSI dan APKASI sudah mendukung regulasi yang sudah disepakati. Sehingga aspek yang dirapatkan dan didiskusikan untuk menyusun regulasi pasti dari yang terbaik.
Tentu ini menjadi kabar baik bagi tenaga honorer untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer. ***
tBaca Juga: Minta Tenaga Honorer Diperhatikan Nasibnya, DPR: Kasihan, Banyak yang Sudah Berusia Sepuh
