Network
BERITASOLORAYA.com – Tidak dapat dipungkiri, jasa tenaga honorer di berbagai instansi pemerintahan dalam negeri masih dibutuhkan di beberapa wilayah.
Meskipun pemerintah telah merencanakan untuk menghapus status tenaga honorer pada tahun 2023 ini, dengan hanya mengakui tenaga ASN berupa PNS dan PPPK.
Rencana penghapusan tenaga honorer tersebut akan diberlakukan secara efektif pada bulan November 2023 nanti.
Baca Juga: 7 Tips Menghindari Perut Buncit, Salah Satunya Tidur yang Cukup
Namun di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah provinsi menyatakan masih akan memperpanjang masa kerja para tenaga honorer di wilayah tersebut.
Hal tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya kontribusi yang diberikan oleh para tenaga honorer tersebut.
Saat ini, Pemprov NTT tengah berupaya agar para tenaga honorer bisa tetap aktif melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Adapun tenaga honorer yang dimaksudkan tersebut adalah para non ASN yang bertugas di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT.
Hal tersebut dirasa perlu mengingat menjelang akan berlangsungnya Pemilu serentak di tahun 2024 nanti dan agar suksesnya pesta demokrasi tersebut, kontribusi para non ASN masih dibutuhkan.
