Network
BERITASOLORAYA.com – Rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah menjadi polemik karena jasa para tenaga honorer sebenarnya masih sangat dibutuhkan di berbagai instansi pemerintah.
Berbagai daerah telah mengeluhkan rencana penghapusan tenaga honorer karena jumlah ASN yang masih minim. Pentingnya peran tenaga honorer ini juga dirasakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.
Dikutip BeritaSoloraya.com dari laman Antara, Pemprov NTT mengupayakan agar para tenaga honorer dapat tetap aktif melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, tenaga honorer yang dimaksud adalah honorer Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Juga: ASN PPPK dan PNS Fix Dapat THR di Lebaran 2023 Nanti? Simak Aturan Resminya di Sini. Ternyata…
Pasalnya, menjelang Pemilu serentak 2024, tenaga honorer di Bawaslu sangat dibutuhkan demi kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat pada Selasa, 7 Februari 2023 lalu.
“Pemerintah NTT segera membahas bersama pemerintah kabupaten/kota di NTT terkait keberadaan para tenaga honor di Bawaslu agar mereka tetap bekerja guna menyukseskan pelaksanaan pemilu nanti,” terang Viktor Laiskodat.
Upaya untuk mempertahankan tenaga honorer di Bawaslu ini, menurut Laiskodat, merupakan permintaan dari Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nonato Da Purificacao Sarmento.
Ia meminta Pemprov NTT tidak memberhentikan tenaga honorer di Bawaslu karena hal ini akan mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Mengenai hal ini, Pemprov NTT mendukung penuh kinerja Bawaslu dalam menyukseskan Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Tenaga Honorer Sudah Pasti Diangkat Menjadi ASN Jika Melakukan Hal Ini. Begini Kata Menpan RB
Untuk itu, Gubernur NTT mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pejabat Wali Kota Kupang dan para para Bupati se-NTT untuk mendukung kinerja Bawaslu.
“Kami akan koordinasikan bersama pejabat Wali Kota Kupang dan para bupati se-NTT, terkait dengan mutasi juga tenaga kontrak yang ada di setiap daerah, mengingat para tenaga kerja ini masih sangat dibutuhkan,” katanya.
Mengenai nasib tenaga honorer, Pemprov NTT berencana memperpanjang masa kerja para tenaga kontrak atau tenaga honorer di setiap daerah demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Lebih lanjut, Ketua Bawaslu NTT berharap Pemprov NTT mempertahankan tenaga honorer Bawaslu, paling tidak sampai dengan pelaksanaan Pemilu selesai.
Baca Juga: Solusi Masalah Tenaga Honorer, Menpan RB Punya 3 Alternatif, Kepala BKN Malah Punya 5, Apa Saja?
“Kami sangat berharap agar bapak Gubernur dapat mempertimbangkan hal ini, mengingat hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan Pemilu nanti. Paling tidak, ada upaya dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT, untuk mempertahankan para tenaga kontrak ini sampai dengan pelaksanaan pemilu selesai,” kata Nonato Ketua Bawaslu NTT.***
