Network
BERITASOLORAYA.com – Tidak dapat dipungkiri, jasa tenaga honorer di berbagai instansi pemerintahan dalam negeri masih dibutuhkan di beberapa wilayah.
Meskipun pemerintah telah merencanakan untuk menghapus status tenaga honorer pada tahun 2023 ini, dengan hanya mengakui tenaga ASN berupa PNS dan PPPK.
Rencana penghapusan tenaga honorer tersebut akan diberlakukan secara efektif pada bulan November 2023 nanti.
Baca Juga: 7 Tips Menghindari Perut Buncit, Salah Satunya Tidur yang Cukup
Namun di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah provinsi menyatakan masih akan memperpanjang masa kerja para tenaga honorer di wilayah tersebut.
Hal tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya kontribusi yang diberikan oleh para tenaga honorer tersebut.
Saat ini, Pemprov NTT tengah berupaya agar para tenaga honorer bisa tetap aktif melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Adapun tenaga honorer yang dimaksudkan tersebut adalah para non ASN yang bertugas di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT.
Hal tersebut dirasa perlu mengingat menjelang akan berlangsungnya Pemilu serentak di tahun 2024 nanti dan agar suksesnya pesta demokrasi tersebut, kontribusi para non ASN masih dibutuhkan.
Baca Juga: Ketentuan Masa Penerbangan Jemaah Haji, Mengapa Harus 42 Hari? Begini Selengkapnya
Viktor Bungtilu Laiskodat selaku Gubernur NTT mengatakan bahwa pemerintah NTT akan segera melakukan pembahasan dengan pemerintah kabupaten/kota tentang hal itu.
Viktor menambahkan, bahwa hal tersebut harus dilakukan agar para tenaga honorer Bawaslu dapat tetap bekerja untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
Viktor juga menyatakan bahwa upaya yang dilakukannya tersebut, adalah atas permintaan dari Nonato Da Purificacao Sarmento, Ketua Bawaslu Provinsi NTT.
Ketua Bawaslu mengajukan permintaan agar tidak memberhentikan tenaga honorer di instansinya karena akan mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Pemprov NTT yang mendukung penuh kinerja Bawaslu untuk keberhasilan pelaksanaan Pemilu, akan akan segera melakukan koordinasi dengan pejabat Wali Kota Kupang dan para Bupati di wilayahnya.
Baca Juga: Beasiswa IISMA dari Kemdikbud Resmi Dibuka! Simak Persyaratan untuk Kuliah 1 Semester di Luar Negeri
“Kami akan koordinasikan bersama pejabat Wali Kota Kupang dan para bupati se-NTT,” kata Viktor, pada Selasa, 7 Februari 2023.
“Terkait dengan mutasi juga tenaga kontrak yang ada di setiap daerah, mengingat para tenaga kerja ini masih sangat dibutuhkan,”lanjutnya.
Adapun cara yang akan ditempuh oleh Pemprov NTT adalah dengan memperpanjang masa kerja para tenaga honorer di setiap daerah demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Nonato Da Purificacao Sarmento selaku Ketua Bawaslu Provinsi NTT, menyatakan harapannya agar pemerintah provinsi NTT mempertahankan tenaga honorer sampai Pemilu selesai.
Baca Juga: Semua Guru Gembira, TPG 2023 Akan Cair Sebentar Lagi, Tanggalnya Adalah....
“Kami sangat berharap agar bapak Gubernur dapat mempertimbangkan hal ini, mengingat hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan Pemilu nanti,”ujar Nonato.
“Paling tidak, ada upaya dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT, untuk mempertahankan para tenaga kontrak ini sampai dengan pelaksanaan pemilu selesai,”lanjutnya.***
