Network
Pemerintah melalui Menpan masih berusaha mengupayakan agar tenaga honorer masih tetap bisa bekerja, mengingat banyaknya dampak yang buruk jika tenaga honorer dihapuskan seperti banyaknya pengangguran, ekonomi terpuruk, meningkatnya kriminalitas dan hal buruk lain.
Maka dari itu Anas mengatakan bahwa harus ada jalan tengah, harus ada opsi terbaik, harus ada kebijakan yang pro dengan tenaga honorer.
Baca Juga: Raih Keuntungan Melimpah Beriklan dengan Facebook Business Manager, Simak Penjelasannya
"Kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini berjasa,” ujar Anas.
Ikhtiar tersebut, didorong dengan sejauh ini tenaga honorer telah mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan kepemerintahan. Maka dari itu perlu adanya ikhtiar terbaik untuk penataan terhadap tenaga kerja honorer.
Menurutnya ada tugas yang memang tidak bisa dikerjakan oleh ASN namun bisa dikerjakan oleh tenaga honorer.
“Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu,” ujarnya.
Baca Juga: Resah dan Menolak Penghapusan Honorer, Ganjar Pranowo: Nanti Pegawai Kami Habis....
Meski demikian, belum diketahui apa saja opsi-opsi penataan tenaga honorer dan bagaimana progresnya. Dari Anas sendiri hanya mengatakan bahwa opsi-opsi tersebut sudah dikantongi tapi, belum final.***
