Network
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyatakan bahwa Kementerian PANRB diharapkan bisa segera memberikan kebijakan terbaik untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer ini, sebagaimana yang tercantum dalam laman resmi menpan.go.id.
“Bapak Presiden Jokowi berharap ini ada jalan atau opsi terbaik. Tadi pagi beliau juga kembali menginstruksikan. Artinya tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan Presiden,” ujar Menteri PANRB.
Sebab faktanya tenaga honorer sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap tugas-tugas pemerintah dan juga memberikan sumbangsih terbaik pada pelayanan publik.
Menteri PANRB juga menegaskan, bahwa hingga saat ini sebenarnya sudah ada beberapa opsi sebagai alternatif kebijakan yang dibahas bersama dengan asosiasi Pemda dan DPD serta DPR.
Dalam satu kesempatan ini, Menteri PANRB menjelaskan bahwa pada tahun 2018 diketahui tenaga honorer kategori-II atau THK-II adalah sebanyak 444.687 orang.
Menteri PANRB menambahkan bahwa tenaga honorer sejumlah itu yang akan dituntaskan penataannya, mengingat adanya PP Nomor 49 Tahun 2018 yang melarang instansi pemerintah merekrut honorer tersebut.
Maka bisa dipahami bahwa sejak tahun 2018 sebenarnya sudah ada larangan untuk merekrut tenaga honorer baru, dan tenaga honorer yang sudah bekerja diberi masa kerja selama 5 tahun saja sehingga akan berakhir pada tahun 2023 ini.
Baca Juga: Bulan Maret Guru Honorer dan ASN Beruntung, Ada 2 Kabar Gembira yang Bikin Full Senyum!
Perekrutan tenaga honorer sejak tahun 2018 tersebut tidak bisa dielakkan karena memang peran tenaga honorer cukup banyak membantu pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan publik.
