Network
Seperti diketahui, pemerintah kini telah menyiapkan opsi terbaik atau jalan tengah bagi nasib tenaga honorer terhadap rencana penghapusan non ASN di instansi pemerintahan mulai tanggal 28 November 2023 mendatang.
Ketika saat Rapat Kabinet bersama Presiden Jokowi, Menpan RB menjelaskan bahwa Kemenpan RB dan para asosiasi pemerintah daerah serta komisi II DPR RI telah mengkaji opsi terbaik bagi penataan tenaga honorer.
Menpan RB juga menjelaskan bahwa dalam mencari opsi terbaik bagi honorer, jangan sampai melakukan PHK namun tetap tidak sampai membebani APBN.
Sementar itu, Presiden Jokowi pun berharap agar terdapat opsi jalan tengah terbaik untuk jutaan tenaga honorer yang hingga kini belum diangkat menjadi PNS maupun ASN PPPK.
Jokowi mengungkapkan bahwa jika tenaga honore diberhentikan atau PHK secara massal maka akan memengaruhi terhadap pelayanan publik. Oleh sebab itu, honorer sangat berperan besar dalam membantu pemerintah dalam melayani masyarakat.
Baca Juga: Kabar Gembira Guru Sertifikasi dan Non Jelang Ramadhan 2023, Kemdikbud Akan Umumkan Pengangkatan…
“Ada banyak di menawa-menara suar, di berbagai daerah itu terdapat banyak non ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa,” ucap Jokowi.
Seperti yang diketahui, adanya rencana penghapusan tenaga honorer atau non ASN tersebut sebelumnya telah tertuang dalam Surat Menpan RB yang ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022 lalu.
Baca Juga: Sudah 5 Maret 2023, Inilah Jadwal Resmi Pengumuman Hasil Kelulusan PPPK Guru 2022 Dari Kemdikbud
