Network
Apalagi MenpanRB menjadi Kementerian dengan pekerja honorer terbanyak di pusat dan daerah, membuat Anas ingin mendengarkan langsung keluh kesah dari para tenaga honorer tersebut.
“Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN,” kata Anas.
Anas juga menjelaskan kalau penataan honorer atau pegawai non ASN harus dilakukan bersama-sama dan tidak bisa dilakukan Kementeriannya sendiri saja.
Baca Juga: WOW, Uang Pensiunan PNS Dikabarkan Mencapai Rp1 Miliar di 2023, Cek Faktanya Di Sini....
Harus ada kolaborasi dan kerjasama antar instansi, kerja kolektif dan ruang dialog untuk mendengarkan berbagai masukan, saran dan analisa.
Presiden Jokowi sendiri sudah meminta kepada Menteri PANRB untuk segera mempercepat dan menuntaskan masalah honorer yang sangat pelik ini.
Baca Juga: Tolak Tenaga Honorer DIhapus, Ganjar Pranowo: Guru Aja Kami Kurang Pak....
Jokowi memberikan arahan agar MenpanRB mencarikan solusi yang terbaik dan mengambil jalan tengah agar pelayanan publik tidak terganggu dan juga honorer tidak kecewa dengan keputusan tersebut. ***
