Network
BERITASOLORAYA.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB diminta oleh Anggota DPR Guspardi Gaus untuk melakukan koordinasi dengan lembaga kementerian serta lembaga pemerintah nonkementerian.
Koordinasi antara Kemenpan RB dan lembaga kementerian serta lembaga pemerintah nonkementerian berhubungan dengan finalisasi opsi penanganan tenaga honorer. Anggota DPR Guspardi memberikan keterangannya pada Selasa, 7 Maret 2023.
Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah tenaga honorer yang masih menjamur di Indonesia dan mendapatkan gaji yang tidak layak. Oleh karena itu, Kemenpan RB bersama lembaga kementerian serta lembaga pemerintah nonkementerian diminta untuk berkoordinasi.
Anggota DPR Guspardi menyatakan bahwa hal-hal yang perlu didiskusikan oleh Kemenpan RB dan lembaga kementerian serta lembaga pemerintah nonkementerian mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk menggaji tenaga honorer.
Baca Juga: Waduh, Seleksi PPPK Guru 2022 Hasilkan Pembatalan Sejumlah Pelamar P1. Apa Alasannya?
Hal-hal yang terkait dengan anggaran untuk menggaji tenaga honorer perlu didiskusikan antara Kemenpan RB bersama dengan Kemenkeu. Diskusi tersebut bertujuan agar kebijakan Menpan RB tidak disanggah oleh Kemenkeu.
Selanjutnya, Anggota Badan Legislasi (Baleg RI) juga menyatakan pendapatnya mengenai diskusi Kemenpan RB dengan Kemenkeu. “Saat dikoordinasikan kepada Menteri Keuangan ditolak dengan alasan anggarannya tidak mencukupi,” ujar Baleg RI.
