Network
BERITASOLORAYA.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB diminta oleh Anggota DPR Guspardi Gaus untuk melakukan koordinasi dengan lembaga kementerian serta lembaga pemerintah nonkementerian.
Koordinasi antara Kemenpan RB dan lembaga kementerian serta lembaga pemerintah nonkementerian berhubungan dengan finalisasi opsi penanganan tenaga honorer. Anggota DPR Guspardi memberikan keterangannya pada Selasa, 7 Maret 2023.
Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah tenaga honorer yang masih menjamur di Indonesia dan mendapatkan gaji yang tidak layak. Oleh karena itu, Kemenpan RB bersama lembaga kementerian serta lembaga pemerintah nonkementerian diminta untuk berkoordinasi.
Anggota DPR Guspardi menyatakan bahwa hal-hal yang perlu didiskusikan oleh Kemenpan RB dan lembaga kementerian serta lembaga pemerintah nonkementerian mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk menggaji tenaga honorer.
Baca Juga: Waduh, Seleksi PPPK Guru 2022 Hasilkan Pembatalan Sejumlah Pelamar P1. Apa Alasannya?
Hal-hal yang terkait dengan anggaran untuk menggaji tenaga honorer perlu didiskusikan antara Kemenpan RB bersama dengan Kemenkeu. Diskusi tersebut bertujuan agar kebijakan Menpan RB tidak disanggah oleh Kemenkeu.
Selanjutnya, Anggota Badan Legislasi (Baleg RI) juga menyatakan pendapatnya mengenai diskusi Kemenpan RB dengan Kemenkeu. “Saat dikoordinasikan kepada Menteri Keuangan ditolak dengan alasan anggarannya tidak mencukupi,” ujar Baleg RI.
Anggota DPR Guspardi juga mengungkapkan Menpan RB sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI wajib mempunyai rancangan yang jelas untuk jalan tengah sebagai penanggulangan tenaga honorer. Hal ini disebabkan rencana penghapusan tenaga honorer di Pemerintah Pusat atau Daerah.
Baca Juga: Investasi Saham vs Forex: Ini Perbedaan Mendasar, Mana Lebih Menguntungkan?
Anggota DPR Guspardi lebih lanjut berkata jika eksekusi terhadap rencana penghapusan tenaga honorer yang masih banyak di Pemerintah Pusat atau Daerah akan dilaksanakan pada akhir November 2023.
Pendataan dan penanganan tenaga honorer wajib dilaksanakan dengan jelas dan objektif seperti yang dikatakan oleh Anggota DPR Guspardi. Jika mengacu pada data yang dimiliki oleh Kemenpan RB, jumlah tenaga honorer di Indonesia sebanyak 2,3 juta.
Menurut data Kemenpan RB, dari 2,3 juta tenaga honorer sebagian besar tersebar di Pemerintah Daerah. Sementara itu, Anggota DPR Guspardi, Guspardi menyinggung status hingga sumber dana penggajian tenaga honorer.
Baca Juga: Khusus Pemula, Ini Cara Investasi Bitcoin dalam 4 Langkah Mudah
Hal tersebut dilakukan agar tenaga honorer tidak merasa dicederai oleh pemerintah karena sudah mengabdi kepada negara. Anggota DPR Guspardi berkata jika Menpan RB menggarisbawahi bahwa tenaga honorer tidak akan diputus hubungan kerjanya.
Meskipun sebenarnya opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer belum ditetapkan. “Belum pernah dibahas secara intens tentang opsi apa yang mau dilaksanakan, tapi betul memang Pak Anas mengatakan tidak ada PHK,” ujar Anggota DPR Guspardi.
Menpan RB, Azwar Anas pada Jumat, 3 Maret 2023 mengungkapkan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi beberapa opsi tenaga honorer. Hal tersebut dilaksanakan atas arahan Presiden Jokowi terhadap Kemenpan RB.
Baca Juga: Jangan Cuma Nonton, Ketahui Sejarah Liga Champions di Sini
Menpan RB berkata bahwa pemerintah mengupayakan persoalan tenaga honorer agar pemberhentian tidak akan dilakukan sekaligus tidak menambah beban fiskal negara. Oleh karena itu, kemenpan RB sedang melakukan finalisasi terhadap beberapa opsi tersebut.
Demikianlah informasi terkait finalisasi tenaga honorer yang digagas oleh Kemenpan RB bersama dengan lembaga pemerintahan lainnya.***
