Network
Keberadaan teknologi untuk pengaturan sistem birokrasi suatu negara sangat penting adanya, terutama dalam hal pelayanan publik yang banyak disampaikan melalui media.
Baca Juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadan 2023 DKI Jakarta Hari ini, 24 Maret hingga Seterusnya
"Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus, artinya pelayanan investasinya bagus; indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus,” ujar Anas.
Adanya 27.000 aplikasi pemerintah yang harus dirapikan oleh Indonesia membawa tantangan tersendiri untuk komitmen reformasi birokrasi di Indonesia.
Anas mencontohkan pada Denmark yang memiliki indeks SPBE paling baik dan indeks birokrasi yang lain akan mengikuti, termasuk persepsi korupsi, hingga penegakan hukum.
Baca Juga: FIFA Lakukan Inspeksi di Enam Kota Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Stadion Manahan Siap
“Contohnya Denmark, dia indeks SPBE nomor satu, yang lain-lain mengikuti: indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha, sampai indeks penegakan hukumnya juga di peringkat atas seluruh dunia,” imbuh Anas.
Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan kepada Kementerian PANRB untuk mewujudkan pemberian pelayanan digital yang mudah dan ringkas.
Kementerian PANRB juga mengungkapkan bahwa bukan berarti untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penekanan SPBE ini menjadikan instansi untuk membuat aplikasi layanan baru.
