Network
Ganjar berpendapat selama negara masih belum bisa melakukan pemenuhan pegawai kepada pemerintah daerah sehingga opsi menggunakan tenaga honorer merupakan solusi terbaik.
Baca Juga: Pemerintah Siap Naikan Gaji PNS Sampai Pensiunan, Jokowi: Tunjangan Akan Naik Jika...
Ganjar memberikan saran, dimana bisa saja tenaga honorer diangkat langsung oleh pemerintah daerah dan gajinya dibayarkan oleh pemda sebagai bentuk solusi terakit anggaran yang memberatkan APBN pusat.
“Bisa saja solusinya boleh mengangkat honorer, tapi syaratnya daerah yang mengangkat honorer harus membiayai sendiri, tidak membebani pemerintah pusat. Saya kira, itu solusi yang sangat bagus,” usul mantan anggota DPR RI ini.
Ganjar sendiri berharap, pemerintah pusat bisa memberikan solusi terbaik bagi tenaga honorer yang ada di setiap pemerintah daerah.
Menurut Ganjar, kalau memang tenaga honorer tidak boleh diganti saja formatnya menjadi pekerja harian lepas atau pekerja kontrak.
Dengan begitu, pemda masih bisa menggunakan jasa honorer untuk menutupi kekurangan pegawai ASN pada setiap instansi pemerintah yang ada.
“Yang penting kontraknya saja. Sebenarnya ada format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bisa ditempuh. Tapi untuk kerja yang sifatnya terbatas, maka tenaga kontrak diperlukan. Untuk menghindari honorer, ya tinggal dikontrakkan saja, jadi ada determinasi waktu untuk mengerjakan itu,” kata Ganjar.
Baca Juga: Honorer Jadi Anak Emas Jokowi, Presiden Ingin Memberikan Hadiah Ini Di Akhir Masa Jabatan...
