Network
Baca Juga: RESMI DILANTIK, Dito Ariotedjo Sosok Menpora Baru, Ternyata Begini Sosoknya
Di samping itu, negara yang menerapkan sistem monarki memiliki masalah yang sangat besar dalam hal masyarakatnya yang tidak dapat mengontrol jalannya pemerintahan sangat besar.
Mahfud MD memberikan contoh pada masa Khilafah Islamiah dengan sistem pemerintahan monarki-monarki, kesewenang-wenangan dan terbukti banyak terjadi.
Lebih jauh, bahkan hanya karena dipicu oleh perbedaan pandangan politik dengan khalifah, sejumlah tindakan pembunuhan terhadap para ulama juga tidak terelakkan.
“Imam Hambali yang ajaran fikihnya hingga kini banyak kita ikuti, dianiaya, dipenjara, lantaran berbeda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada seorang pun yang berani mengontrol penguasa,” terang Mahfud MD.
Baca Juga: 9 SAMPAI 10 APRIL 2023, Penentuan Tenaga Honorer Guru Jadi ASN untuk Seleksi PPPK Tahun 2022
Di negara-negara demokrasi, lanjutnya, sekalipun parpolnya buruk, sesuai dengan konstitusi bisa dijadikan instrumen guna memperbaiki negara dan DPR, juga harus ada upaya untuk menyelesaikan masalah.
“Maka, jangan memakai kerangka pikir dalam situasi sekarang, ‘sudahlah ubah saja negara kita, jangan jadi demokrasi’, ini enggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya parpol dan DPR harus diperbaiki bersama-sama,” tegas Mahfud MD.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 tersebut menerangkan bahwa partai politik termasuk instrumen konstitusi untuk menjaga negara.
Pada akhirnya, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan suatu negara, perlu untuk terus diperbaiki tata kelola maupun proses rekrutmen politisinya.***
