Network
BERITASOLORAYA.com - Pada saat rapat kerja yang berlangsung pada hari Senin, 10 April 2023, diinfokan lebih lanjut perihal penerimaan CPNS di 2023. Sebelumnya, Menpan RB memang menginfokan melalui surat edaran terbaru No. B/521/M.SM.00.01/2023, bahwa formasi CPNS hanya akan dibuka untuk instansi pusat.
Bidang yang disasarnya pun hanya empat, untuk bidang-bidang lainnya tidak akan membuka lowongan untuk tenaga CPNS di tahun 2023 kali ini. Akan tetapi, lebih memprioritaskan jumlah PPPK.
Surat Edaran tersebut memperlihatkan bahwa instansi daerah hanya akan membuka formasi untuk pegawai PPPK, sedangkan CPNS hanya untuk di instansi pusat.
Bupati Kabupaten Bandung saat mengunjungi Kemenpan RB beberapa saat lalu, mengungkapkan bahwa dalam hal instansi daerah tak membuka kebutuhan dalam formasi CPNS karena Menpan RB berusaha menuntaskan tenaga honorer dalam perekrutan PPPK.
Formasi CPNS yang akan dibuka diprioritaskan hanya untuk bidang kejaksaan agung, mahkamah agung, dan BIN.
Menpan RB mengungkapkan, ini karena jaksa, hakim pengadilan, hingga pegawai BIN tidak boleh berwujud PPPK dan hanya bisa berstatus sebagai PNS.
Begitupun dengan hakim, kabarnya banyak daerah kekurangan tenaga hakim, tetapi masalahnya profesi hakim tak bisa berstatus pegawai PPPK dan harus sebagai CPNS.
Baca Juga: Jelang Lawan AC Milan pada Perempat Liga Champion, Napoli Dirugikan dengan Absenya sang Striker
Membicarakan terkait perekrutan CPNS dan PPPK, Menpan RB juga menjelaskan terkait data ASN yang tidak valid, seluruhnya sudah dimintai SPTJM termasuk PPPK dan pelaksanaan audit data oleh BKN serta BPKP.
Azwar Anas berujar, tak mungkin seluruhnya langsung dituntaskan. Maka, jajaran Kemenpan RB mengungkapkan bahwa di tiga bulan pertama Kemenpan RB fokus membenahi data kepegawaian yang anomali.
Data kepegawaian di BKN ini sendiri, akhirnya sudah terkumpul sebanyak 98,2% setelah kerja sama tim antara jajaran pemerintahan.
Yanuar Prihatin, mengungkapkan pendapatnya bahwa mungkin penyelesaian tenaga honorer, ASN, road map dan reformasi birokrasi, kuncinya adalah di revisi UU ASN.
