Network
BERITASOLORAYA.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Sultan B Najamudin memberi usulan kepada pemerintah untuk menghitung secara saksama untung rugi, dengan mempertimbangkan megaproyek transportasi darat proyek Kereta Jakarta Bandung (KCJB).
Najmudin melihat apakah megaproyek Kereta Cepat ini terhubung dengan posisi Bandung sebagai Kota administrasi dari sebuah provinsi.
Diketahui biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kembali mengalami pembengkakan sebesar 1,2 Dolar AS atau setara Rp18 triliun dengan bunga pinjaman 3,4%.
Baca Juga: PBSI Siapkan Pemain untuk Piala Sudirman 2023, Siapa Saja? Simak Selengkapnya
Pembengkakan biaya (cost overrun) Kereta Jakarta Bandung juga sempat naik menjadi 1,449 miliar Dolar AS atau Rp21,74 triliun pada 15 September 2022 lalu.
Menurut Sultan, dengan menilik biaya yang terus membengkak dan konsensi yang lama, jadi memunculkan pertanyaan apakah proyek ini hanya sekadar untuk menghubungkan dua ibu kota provinsi.
“Kami mengusulkan bahwa sebaiknya pemerintah memindahkan Ibu kota negara (IKN) baru dari Kalimantan timur ke Bandung, Jawa Barat,” kata Sultan, seperti yang dikutip BeritaSoloRaya.com dari unggahan akun Instagram @dpdri pada Kamis, 13 April 2023.
Di samping itu, Sultan menjelaskan, wacana dan persiapan Bandung sebagai IKN sejatinya sudah direncanakan sejak masa Hindia Belanda.
