Network
BERITASOLORAYA.com - Presiden Jokowi sangat peduli terhadap nasib honorer sampai memutuskan turun tangan langsung untuk meminta kepada Menteri PANRB, Azwar Anas segera mencarikan jalan tengah.
Jokowi meminta kepada Anas agar solusi yang diambil harus benar-benar win-win solution yang menguntungkan honorer dan instansi pemerintah.
Hal ini menjadi kado terindah dari Jokowi kepada honorer di tengah akhir masa jabatan yang memastikan honorer benar-benar mendapatkan solusi terbaik.
Baca Juga: YES, PNS Pindah ke IKN 2024 Akan Dapat Dana Pindahan Sampai Tunjangan Kemahalan Sebesar Rp50 juta...
Sampai saat ini, Anas menyatakan kalau pemerintah sedang melakukan finalisasi opsi terakhir yang nantinya akan diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah non ASN.
“Jadi sekarang sedang dimatangkan. Ada opsi-opsi. Yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian, tapi disisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi,” kata Anas.
Sampai saat ini, pemerintah dan stakeholder sudah setuju kalau tidak akan melakukan PHK massal kepada tenaga honorer.
Baca Juga: CPNS 2023 Segera Dibuka, Ini 5 Alasan Kamu Harus Menjadi PNS, Dijamin Sejahtera dan Makmur...
Hal ini diambil MenpanRB setelah melakukan berbagai rapat dengan DPR, DPD, BKN, APPSI, Apeksi, Apkasi, akademisi sampai forum non ASN untuk mencarikan solusi terbaik.
Keputusan tidak melakukan PHK massal ini diambil oleh pemerintah karena melihat peran dan jasa tenaga honorer yang benar-benar penting dan berguna bagi instansi pemerintah dan pelayanan publik.
“Secara faktual, memang tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya,” jelas Anas.
Baca Juga: DEAL ! Pemerintah Resmi Menghapus Honorer Pada Bulan November 2023, Tapi Jamin Tidak Ada...
Karena itu, pemerintah mengambil solusi dengan melihat sisi kemanusiaan, dimana pemerintah melihat lamanya tenaga honorer bekerja dan mengabdi bagi instansi pemerintah.
Atas dasar itulah, pemerintah tidak akan melakukan PHK massal kepada honorer dan juga akan memastikan pendapatan honorer tidak menurun dari sebelumnya.
Setelah tidak akan melakukan PHK massal, anas menyebutkan kalau pemerintah juga mempunyai beberapa opsi solusi yang lain.
Baca Juga: Peduli dan Perhatian dengan Nasib Guru Honorer, Ganjar Pranowo: Semoga Bisa Menjadi PPPK...
“Kita memang ada beberapa opsi, mulai soal pengangkatan sesuai skala prioritas, lalu ada opsi pengangkatan seluruhnya tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak signifikan, dan beberapa opsi lagi,” kata Anas.
Selain akan menyelesaikan masalah penataan honorer, Anas juga akan menyelesaikan masalah distribusi ASN yang masih belum merata ke seluruh Indonesia, baik itu kategori PNS atau juga PPPK.
Baca Juga: SAH, Jokowi Berlakukan Jam Kerja Baru Bagi PNS Mulai 26 April, Waktu Bekerja Hanya Sampai...
“Jadi problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah ASN yang didayagunakan, tetapi juga distribusinya. Karena memang saat ini sebarannya belum merata, masih terpusat di Jawa, padahal seluruh Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden,” kata Anas. ***
