Network
BERITASOLORAYA.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Abdullah Azwar Anas terkait persoalan guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) terus mengupayakan mencari solusi. Bahkan kini selain Kementerian PAN-RB, tiga Kementerian lainnya juga akan ambil bagian dan turun tangan menyelesaikan persoalan guru non-ASN.
Di antaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jalan keluar terus diupayakan pemerintah agar dapat memberikan kesejahteraan bagi guru-guru di Indonesia, termasuk guru non-ASN.
Baca Juga: SAH, Anda Mau Mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Guru? Tendik Diminta Bersiap di Tanggal 9 Mei 2023
“Kita sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non-ASN, kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Menteri PAN-RB usai Rapat Tingkat Menteri pada Jumat, 5 Mei 2023.
Usulan formasi sebanyak 266.560 untuk penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK jabatan fungsional guru telah diterima Kementerian PAN-RB per 1 Mei 2023.
Menteri PAN-RB berharap adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu mempercepat penyelesaian masalah guru non-ASN.
Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa selain persoalan guru, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga fokus menyelesaikan persoalan tenaga kesehatan.
