Network
Kedua, dalam pelaksanakan penyelesaian permasalahan tenaga honorer, Menteri PANRB juga ungkap bahwa harus memastikan untuk APBN agar tidak membengkak dan memberatkan pemerintahan.
Harus disadari bahwa penyelesaian permasalahan tenaga honorer ini membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan jumlah tenaga honorer yang besar serta pengaruh anggaran yang harus dipertimbangkan.
Ketiga, Menteri PANRB juga ungkap bahwa tenaga honorer akan diselesaikan dengan cara yang tidak akan menurunkan pendapatan tenaga honorer sebelumnya.
Perlu diingat bahwa salah satu penyelesaian tenaga honorer adalah dengan adanya seleksi PPPK yang tentunya pemerintah juga menjamin pendapatan atau gaji pokok pegawai PPPK dalam peraturan.
Tentunya, penyelesaian permasalahan tenaga honorer ini juga harus terlaksana sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seperti contoh dalam pelaksanaan seleksi PPPK.
Seleksi PPPK juga harus memiliki persyaratan hingga dokumen yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer yang mendaftar.
Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi terkait dengan hasil final penyelesaian tenaga honorer oleh Menteri PANRB.
Jadi, meskipun belum ada hasil final terkait opsi terbaik penyelesaian tenaga honorer, dari keempat prinsip tersebut setidaknya memberikan pencerahan terhadap nasib tenaga honorer kedepannya. Semoga bermanfaat!***
