Network
BERITASOLORAYA.com - Jelang tahun pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah 2024, pemerintah pusat perlu menentukan kebijakan untuk memastikan profesionalisme dan netralitas camat dan lurah maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) secara keseluruhan.
Hal itu disampaikan oleh Agus Pramusinto selaku Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam upaya mencegah adanya Pelanggaran dan Netralitas ASN di Pemilu juga Pemilihan 2024, lewat kanal YouTube KASN pada Rabu, 14, Juni 2023.
Tak cuma KASN, aturan jelang tahun pemilu itu juga dihimbau oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui diadakannya webinar yang bertajuk ‘Dilema Camat dan Lurah : Antara Profesionalisme dan Politik 2024’.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Kader, PC IPNU & IPPNU Ponorogo Gelar Latihan Instruktur dan Pelatih Tahun 2023
Salah satu tujuan Kemendagri menggelar webinar tersebut yakni untuk menghimbau ASN terutama camat dan lurah agar dapat menjaga demokrasi pancasila pada prinsip bernegara dan bermasyarakat. Terkhusus di lingkungan kecamatan dan kelurahan.
"Negara harus hadir untuk melindungi ASN yang netral. Instansi pusat yang memiliki kewenangan perlu mengambil kebijakan yang memastikan sikap profesional dan netral tidak berakibat buruk kepada ASN," terang Ketua KASN tersebut saat menyampaikan pidato kunci di Webinar yang sama, dikutip oleh BeritaSoloRaya.com dari InfoPublik.
Kemendagri dengan webinar ini mengharapkan pemimpin tingkat kecamatan dan kelurahan dapat menjaga netralitas mengambil sikap di tahun politik, tidak terpengaruh, ataupun mempengaruhi pihak lain agar berpihak lalu menjadi tidak netral.
Agus kemudian menyebut jika keberadaan ASN di daerah seperti camat dan lurah memiliki daya tarik lebih di mata bakal calon pemilu, ataupun pemilih.
