Network
“Pertemuan dengan DPRD ini diharapkan ada dukungan supaya ada kejelasan usulan pengangkatan tersebut. Hasil komunikasi kami dengan pemprov itu masih menunggu finalisasi pengusulan guru honorer. Ini sudah Juni dari yang dijanjikan pada April lalu. Berapa sebenarnya masing-masing kabupaten/kota dan provinsi mengajukan,” katanya.
Abdul Hamid memastikan pihaknya akan segera memberikan surat kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan aspirasi PGRI.
Baca Juga: UPDATE, Ada 3 Skema Baru Soal Tenaga Honorer, Masa Kerja Non ASN Ditentukan?
Selain itu, anggota Komisi E berharap dalam sidang tersebut pemerintah provinsi membuat terobosan dalam menanggapi usulan pengangkatan guru honorer.
Jasiman menyatakan perlu audensi yang melibatkan semua pihak. Komite E harus bertemu dengan Kemendikbud, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan dan pihak lainnya.
Muh Zen juga menambahkan DPR RI juga harus dilibatkan, khususnya Komisi II dan X. Agar pengangkatan guru honorer tidak memakan waktu lama, perlu langkah politik yang nyata.
Baca Juga: WAH, Beruntungnya 500 Guru Honorer di Daerah Ini bisa Mendapatkan Jaminan Risiko Kerja
Turut hadir dalam pertemuan itu, Uswatun Hasanah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Jateng, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BKAD).***
