Network
BERITASOLORAYA.com - Teori-teori tentang kapan pelaksanaan pengadaan CPNS 2023 dan PPPK 2023 dibuka, menjadi polemik dan masalah yang kerap dibahas oleh seluruh masyarakat hingga menjadi trending topik selama beberapa hari. Menpan RB pun mengumumkan kabar terkininya.
Menpan RB Azwar Anas sebelumnya telah mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan Presiden untuk memberikan progres terbaru dari persiapan pengadaan CPNS 2023 dan PPPK 2023 ini.
Pengadaan CPNS 2023 kali ini akan dibatasi, disebabkan perekrutan akan lebih mengutamakan untuk pengangkatan tenaga honorer ke dalam PPPK tahun 2023.
Total formasi untuk CPNS 2023 dan untuk PPPK 2023 kabarnya sebanyak 1.030.751 orang, seperti halnya ini telah menjadi jumlah final dari Kemenpan RB.
Pada bulan lalu, Kemenpan RB sendiri mengatakan bahwa penetapan kebutuhan setiap K/L maupun instansi daerah sedang dalam finalisasi bersama sejalan dengan validasi dari usulan yang sudah dikoordinasikan oleh setiap instansi.
“Sekarang kami sedang memaksimalkan validasi usulan kementerian, lembaga dan daerah,” ucap Menpan RB Azwar Anas.
Usulan kebutuhan ASN yang disampaikan pemerintah nantinya akan terdiri dari data mengenai struktur organisasi, analisis terhadap beban kerja ASN, eksisting para pegawai, berapa kebutuhan ASN yang diperlukan, dan masa kontrak kerja bagi para PPPK.
Baca Juga: Meski Enak, Hindari Mengonsumsi 5 Buah Ini Secara Berlebihan Supaya Kadar Asam Urat Tubuh Tetap Aman
Sepertinya, memang usulan kebutuhan inilah yang saat ini sedang dalam tahap validasi dan finalisasi di dalam lingkup Kemenpan RB.
Meskipun formasi CPNS sudah ditetapkan pada masing-masing instansi yang mana seluruhnya sudah masuk dalam 1 juta formasi tersebut.
Akan tetapi, jangan lupa penetapan kebutuhan ASN juga harus mempertimbangkan perkiraan jumlah PNS yang akan pensiun di tahun 2024, serta kebutuhan sumber daya manusia yang harus dipenuhi agar program-program pemerintah dapat berjalan lancar.
Selain perkiraan jumlah PNS yang akan pensiun, dan kebutuhan sumber daya manusia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan letak geografis hingga kemampuan anggaran suatu daerah.
