Network
BERITASOLORAYA.com- Dalam dinamika pemerintahan Indonesia, penataan aparatur negara memiliki peran krusial untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
Salah satu isu yang tengah diperbincangkan adalah penataan tenaga non-ASN (Aparatur Sipil Negara) atau honorer yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), DPR, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam konteks ini, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, memberikan penjelasan terkait kemungkinan adanya rekrutmen tenaga honorer baru dan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
Menanggapi pertanyaan apakah akan ada rekrutmen tenaga honorer baru, Menteri PANRB, Azwar Annas, menjelaskan bahwa pihaknya sedang berfokus pada penataan tenaga non-ASN yang telah mencapai jumlah yang signifikan, yakni sekitar 2,3 juta orang di seluruh Indonesia.
Baca Juga: PASTIKAN TIDAK ADA PEMBERHENTIAN MASSAL Bagi Honorer, Menteri PANRB: Arahan Bapak Presiden Jelas
“Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada PHK, kita harap tidak ada rekrutmen honorer baru" Ujar Annas.
Dalam kerangka undang-undang dan peraturan yang berlaku, pemberhentian tenaga non-ASN direncanakan sebelum 28 November 2023.
