Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah tenaga non-ASN secara bertahap sambil menjaga kelancaran pelayanan publik.
Dalam kesimpulan, Menteri PANRB, Azwar Annas, menjelaskan bahwa saat ini fokus utama adalah pada penataan tenaga non-ASN yang telah mencapai jumlah signifikan.
Meskipun ada tantangan dalam penataan ini, prinsip utama yang dipegang adalah menghindari pemberhentian massal dan mengamankan pendapatan mereka.
Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan dalam sistem aparatur negara.***