Setelah Pemprov, Dinas LH DKI Jakarta Larang Seluruh ASN dan PJLP Bawa Kendaraan Bermotor Sekali dalam Sepekan

BERITASOLORAYA.com– Setelah kemarin Pemprov mengeluarkan kebijakan WFH dan PJJ guna mengatasi polusi udara di DKI Jakarta, kini Dinas Lingkungan Hidup (LH) pun memberlakukan kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara di ibukota.

Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta pada 19 Agustus 2023, kebijakan tersebut berupa larangan bagi para ASN dan PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) untuk membawa kendaraan bermotor.

Lebih lengkapnya, Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas LH DKI Jakarta menjelaskan bahwa larangan ASN dan PJLP untuk membawa kendaraan bermotor berlaku sekali dalam sepekan, yakni di hari Rabu.

Baca Juga: Atasi Polusi Udara di Jakarta, Pemprov DKI FIX Berlakukan WFH dan PJJ Mulai Senin Besok, Simak Ketentuannya

Selain itu, dirinya mengungkapkan bahwa ASN dan PJLP diperbolehkan membawa kendaraan bermotor asalkan berbasis listrik.

“Kami telah menetapkan setiap Rabu dalam sepekan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PJLP yang bertugas di kantor dinas maupun lima suku dinas tidak membawa kendaraan bermotor kecuali berbasis listrik,” terang Asep.

Tidak hanya larangan yang diberlakukan Dinas LH DKI Jakarta untuk mengatasi polusi di Jakarta, namun juga memberikan fasilitas uji emisi kendaraan bermotor gratis tiap harinya.

Baca Juga: Kualitas Udara Jabodetabek Memprihatinkan, Berikut Dampak Buruk Polusi Udara Selain ISPA

Fasilitas Uji Emisi

Adapun fasilitas uji emisi kendaraan bermotor gratis yang disediakan merupakan hasil kerjasama Dinas LH DKI Jakarta dengan organisasi perangkat daerah.

“Kami juga bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah untuk memfasilitasi pegawai yang ingin meminta pelayanan uji emisi,” ucap Asep.

Dengan demikian, baik warga maupun pegawai di wilayah DKI Jakarta yang ingin uji emisi kendaraan bermotor miliknya secara gratis, segera kunjungi Dinas dan Suku Dinas LH.

Baca Juga: Kurangi Polusi, Mikrotrans Listrik Siap Diuji Coba, Catat Rutenya Berikut Ini!

Perlu diketahui semua pihak bahwa kendaraan bermotor berbahan bakar minyak milik warga maupun pegawai akan dicek nomor polisinya oleh petugas keamanan gedung Pemprov DKI melalui sebuah aplikasi uji emisi.

Apabila nopol (nomor polisi) kendaraan bermotor tersebut tertera dalam aplikasi yang bertanda kendaraan tersebut sudah lulus uji emisi.

Namun, bila nopol kendaraan bermotor tidak tertera, maka tidak diizinkan masuk, karena menandakan bahwa kendaraan tersebut belum lulus uji emisi.

Baca Juga: KABAR GEMBIRA! Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Uji Coba WFH untuk ASN, Berapa Lama?

“Petugas keamanan kantor akan mengecek nopol kendaraan bermotor yang masuk melalui aplikasi uji emisi,” tutur Asep.

“Jika tidak tertera, maka kendaraan bermotor tidak boleh masuk,” imbuhnya.

Demikianlah kebijakan yang diambil oleh Dinas LH setelah Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah WFH sebesar 50 persen dan 75 persen saat KTT ASEAN berlangsung.

Baca Juga: MenPAN RB Beri Instruksi ASN DKI Jakarta WFH dan WFO selama KTT ASEAN, Instansi Pemerintah Perlu Lakukan Ini

“Saat pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta akan diterapkan WFH 75 persen,” pungkasnya.***