Network
BERITASOLORAYA.com – Kabar yang cukup mengejutkan tentang tenaga honorer disampaikan legislator ini. Jumlah pegawai non ASN ternyata bukan hanya sejumlah yang terdata di BKN.
Memang tidak dapat dipungkiri, masalah tenaga honorer masih belum memiliki penyelesaian yang pasti hingga saat ini dari pemerintah, yang dalam hal ini ditangani Kemenpan RB maupun BKN.
Salah satu solusi yang telah dijalankan pemerintah adalah pengangkatan tenaga honorer melalui seleksi CASN, khususnya PPPK tahun 2023.
Namun ternyata, dari hasil pendataan yang dilakukan, jumlah tenaga honorer menjadi 5,3 juta, yang bersumber dari data BKN sejumlah 2,3 juta dan data dari kanal aduan sejumlah 3 juta lebih.
Baca Juga: Bisakah Membuat Akun SSCASN 2 Kali dalam Periode Seleksi CPNS dan PPPK 2023? Ini Penjelasannya
Lalu, bagaimana penjelasan lengkap yang diberikan oleh legislator yang menjabat Wakil Ketua Komisi II ini? Apa yang menjadi permintaannya kepada pemerintah? Simak lengkapnya di sini.
Jumlah Tenaga Honorer yang Belum Terdata di BKN
Baru-baru ini, salah seorang legislator yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengungkapkan tentang adanya jumlah tenaga honorer sebanyak 3.000.389.
Jumlah tenaga honorer sebanyak 3 juta lebih tersebut, ternyata adalah jumlah yang belum terdata di Badan Kepegawaian negara (BKN).
Baca Juga: Ternyata Ini! Jumlah Formasi Disabilitas yang Ada dalam PPPK Tahun 2023, CEK KESEMPATAN INI SEKARANG
Sebagaimana diketahui, BKN telah memiliki data pegawai non ASN dari seluruh instansi pemerintah sebanyak 2,3 juta, yang tersebar di seluruh tanah air.
Oleh sebab itu, Junimart mendesak Kemenpan RB dan BKN untuk memberikan prioritas pengangkatan bagi para pegawai non ASN tersebut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Junimart, pemerintah bisa melakukan seleksi terhadap data 3 juta pegawai non ASN. Sehingga nantinya hasil seleksi tersebut dapat diprioritaskan menjadi PPPK.
Junimart telah menjelaskan kepada Kemenpan RB dan BKN tentang data honorer yang belum terangkum dalam data yang disusun oleh BKN dalam sebuah rapat kerja baru-baru ini.
Hal itu, karena dirinya mengetahui tentang adanya hasil pendataan dan verifikasi data honorer BKN yang hanya berjumlah 2,3 juta pegawai non ASN.
Hal lain yang perlu diketahui adalah tentang adanya data fitktif dari data yang telah dibuat BKN. Oleh sebab itu, pemerintah telah membatalkan rencana penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023.
Junimart sendiri mendapatkan data 3 juta tenaga honorer tersebut melalui kanal pengaduan online yang dibuka atas dasar inisiatifnya, dengan tujuan untuk membantu mengakomodir tenaga honorer.
Baca Juga: FORMASI PPPK 2023 PEMPROV JATIM: 7.744 Formasi PPPK Dibuka, Cek Link PDF Ini
Lebih lanjut, Junimart mengatakan tentang keluhan yang diterimanya dari sebagian besar tenaga honorer. Keluhannya berupa rasa takut terhadap terjadinya pergantian data.
Pergantian data tersebut, ditakutkan terjadi karena adanya titipan pegawai non ASN dari pihak-pihak tertentu, sehingga menjadi sebuah data bodong.
Data tersebut nantinya ditakutkan akan menggantikan data dari pegawai non ASN yang asli, yang telah mengabdi sebagai pegawai pemerintah selama puluhan tahun.
“Pada umumnya mereka mengeluhkan data mereka yang tidak terdaftar sebagai tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK,” kata Junimart mengakhiri penjelasannya.***
