Network
BERITASOLORAYA.COM - Tenaga honorer sedang dicarikan solusi terbaik melalui pengesahan RUU ASN yang ditargetkan selesai bulan depan. Pemerintah pun menyetujui kalau pembahasan RUU ASN ini dimajukan ke sidang paripurna untuk mendapatkan keputusan tingkat II, dan maju ke sidang paripurna ini dilakukan pada hari ini menurut usulan Syamsurizal selaku Wakil Ketua Komisi II DPR.
Sejumlah fraksi mengemukakan pendapatnya dalam rapat kerja mini fraksi terkait pembahasan RUU ASN bagi tenaga honorer.
Fraksi Demokrat yang diwakili oleh Muhammad Muraz, kini meminta perbaikan syarat PPPK untuk tidak adanya batasan umur dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN.
Hal ini disampaikan oleh Muhammad Muraz beserta jajarannya, setelah 2 usulan Fraksi Demokrat terdahulu, yakni kelulusan tenaga honorer berdasarkan peringkat terbaik dan usulan terkait prioritas bagi tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 3 tahun, diterima pemerintah.
Khususnya bagi mereka para tenaga THK II yang berstatus masih belum jelas hingga 2023 ini, Muhammad Muraz pun mengungkap, metode seleksi yang menggunakan observasi menjamin tidak adanya mutasi setelah mereka diangkat di tempatnya mengabdi.
Selain jaminan tidak adanya mutasi bagi tenaga honorer dari tempatnya mengabdi, Fraksi Demokrat juga meminta agar masa kerja sebelum pengangkatan sebagai ASN juga dihitung dan dimasukkan ke dalam surat keputusan.
