Network
BERITASOLORAYA.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah sah, lantas menjadikan hak tenaga honorer menjadi terjamin.
Dijelaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bahwa terdapat beberapa hal terkait tenaga honorer yang dibahas dalam Sidang Paripurna DPR yang diselenggarakan pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Dengan disahkannya RUU ASN ini, payung hukum terkait penataan tenaga honorer di seluruh Indonesia bisa tercipta.
Baca Juga: Radang Amandel Disebabkan Terlalu Sering Konsumsi Minuman Dingin, Benarkah Demikian?
Perlu diketahui, jumlah tenaga honorer di Indonesia saat ini berjumlah mencapai 2,3 juta orang dan mayoritas bekerja di instansi daerah.
Dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman resmi Menpan, dalam RUU ASN yang disahkan itu memuat bahwa tidak akan ada PHK massal bagi tenaga honorer, melainkan masih diberikan kesempatan untuk tetap bekerja.
“Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN yaitu tidak boleh ada PHK masal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,” kata Anas.
Selanjutnya, akan dilakukan skema dan mekanisme kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai solusi penataan tenaga honorer yang nantinya diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah.
Namun, pemerintah juga menyampaikan pesan bahwa tidak boleh ada pengurangan pendapatan bagi tenaga honorer.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi yang telah diberikan oleh tenaga non-ASN bagi negara.
Baca Juga: RESMI! RUU ASN Disahkan Hari Ini, Ada 2 Kabar Baik untuk Tenaga Honorer, Ini Kata Menpan
Di samping itu, Anas pun mengingatkan supaya instansi pemerintah untuk tidak lagi melakukan rekrutmen tenaga honorer.
Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini juga turut dihadiri oleh DPD, akademisi, KORPRI, kementerian/lembaga, asosisasi pemerintah daerah, forum tenaga non-ASN, dan beberapa pihak lainnya.***
